Kebijakan Pangan Tak Pernah Sinkron

JAKARTA, RABU - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI-P Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan tidak pernah sinkron antara sektor yang terkait. Sementara Menteri Perdagangan selalu berkeinginan untuk menjual dan mengimpor, Menteri Pertanian sibuk soal upaya menjaga ketahanan pangan.

"Kalau dua ini yang sama-sama pengambil keputusan tidak pernah bisa duduk satu meja dan membuat keputusan yang sama, rakyat bisa apa dalam tingkat itu?" tanya Ganjar secara retoris, sebelum mengikuti Sidang Paripurna yang membicarakan hak interpelasi atau hak tanya DPR terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, di Jakarta, Rabu (21/5).

Ganjar menyebutkan salah satu contoh Menteri Perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk mengekspor beras yang dinilai tidak berhubungan dengan kebijakan Menteri Pertanian. "Tiba-tiba Mendag punya aja gagasan untuk beras segera diekspor padahal kita tidak tahu tiga bulan ke depan panen kita baik atau tidak. Kalau kemudian kita tidak hitung betul maka kita akan membuat kebijakan-kebijakan yang gegabah dan akan membahayakan ketahanan pangan kita," kata Ganjar.

Oleh karena itu, dirinya dan beberapa rekan dari Komisi IV telah menggunakan hak interpelasinya untuk memperoleh kejelasan dari pemerintah. Ganjar mendesak pemerintah untuk satu suara dalam menentukan kebijakan ekonomi rakyat. "Buatlah kebijakan nasional pada politik pangan ini supaya kita tidak kedodoran, tidak terlalu bergantung pada asing dan menjadi bulan-bulanan perdagangan internasional," tukas Ganjar. Menurut Ganjar, beberapa waktu belakangan ini saja di tingkat Asia, dalam hal beras, sudah dibentuk sistem kartel dalam penjualannya. (LIN)