Hidayat Nur Wahid: BLT? Segera Cari Solusinya

BERBAGAI macam persoalan bangsa kini sudah ada di depan mata. Kegelisahan, kecemasan dan kegudahan rakyat terhadap rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), perlu dicarikan obatnya. Lalu apa yang harus diperbuat para pemimpin? Apa solusinya agar negeri ini benar-benar tentram dan rakyatnya sejahtera? Berikut jalan keluar yang  ditawarkan Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat bertanda ke kantor Tribun Kaltim, Rabu (21/5)?

BANTUAN Langsung Tunai (BLT) ini merupakan sesuatu yang sangat rawan. Mengapa? Karena trauma rakyat terhadap peristiwa masa lalu --ketidakadilan dalam pembagian, adanya kasus bunuh diri, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap RT/RW, lahirnya kasus pemukulan dan lain- lain-- belum hilang dan saat ini telah terjadi penolakan di beragam tingkatan.

Menurut saya, kondisi saat ini merupakan sesuatu sangat dilematis. Saya juga enggak mengerti kenapa kebijakan semacam itu dilakukan kembali. Padahal, belum ada perbaikan mendasar terhadap data-data yang dulu pernah terjadi. Karena itu saya berharap masalah ini segera dicarikan solusinya. Minimal ada katagorisasi. Misanya, mereka yang jompo, lumpuh dan tidak bisa bekerja, tidak lagi disuruh antre, tetapi didatangi. Sedangkan bagi mereka yang hidupnya susah, harus dibuatkan program kerja supaya mereka bisa bekerja. Dengan bekerja derajatnya terangkat lalu menjadi terhormat.

Jadi orientasinya jangan hanya menerima ikannya saja, lalu mereka enak-enakan menjadi pengganguran  menerima duit dan uang itu juga tidak mereka pergunakan untuk sesuatu yang mensejahterakan dirinya. Mungkin sebaliknya, untuk foya-foya, untuk judi dan pada akhirnya mereka menjadi tergantung. Mudah-mudahan hal semacam ini tidak mengulangi tragedi masa lalu dan saya sudah sampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung bahwa persoalan ini memerlukan koreksi mendasar. Ke depan BLT perlu dikaji secara serius dan pro rakyat.

Kita semuanya prihatin dengan kondisi keuangan negara, kondisi rakyat yang susah. Kita tidak punya pilihan kecuali harus bangkit. Sudah tahu di depan ada lubang, tentu alternatifnya bukan menjerumuskan diri ke dalam lubang itu, tetapi bagaimana kita menyemangati melompati lubang-lubang itu agar bisa selamat untuk diri kita dan menyelamatkan orang lain.

Kita tahu betapa beratnya kehidupan sekarang ini dengan kondisi utang negara, pola hubungan pusat dan daerah. Kita sangat khawatir BLT akan memunculkan penolakan-penolakan. Bupati menolak, gubernur menolak, lurah menolak. Ini akan menjadi apa Indonesia ke depan kalau pemerintah pusat tetap mengatakan agar BLT tetap dibayarkan. Saya kira ini masalah yang sangat serius. Coba bayangkan kalau pemerintah pusat ngotot dan pemerintah tidak mau, lalu apa jadinya?

Karena itu, sebelum semuanya menjadi bubur --kecuali bubur ayam masih enak dimakan dan yang basi tentu akan menjadi penyakit-- perlu ada terobosan. Sekarang ini kan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Semuanya setara dan yang mempunyai kewenangan kontrol terhadap kinerja eksekutif kan DPR.

Pimpinan DPR segera mengundang pimpinan lembaga-lembaga negara untuk melakukan rapat konsultasi antar pimpinan lembaga negara. Rembuklah ini secara elegan, sehingga pemerintah tidak kehilangan muka dan bisa menyelesaikan masalah ini bareng-bareng.
Kedua, harus ada teroboson ditengah rakyat sedang susah, daya belinya sangat rendah dan trauma dengan masalah ekonomi. Lihat saja rekan-rekan RT/RW bahkan ada yang bunuh diri, dipukuli oleh warga dan mereka yang dulu sangat terhormat sekarang menjadi bermasalah.

Trauma itu masih ada. Demikian juga dampak kenaikan BBM sampai hari ini pun belum sepenuhnya hilang. Untuk itu perlu figur negarawanan untuk duduk bersama mencari solusi. Solusi itu untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Bagaimana caranya? Hal itu bisa dilakukan melalui pemotongan dari anggaran belanja negara untuk lembaga-lembaga negara dan di departemen-departemen baik pusat maupun daerah. Secara umum anggaran belajar di tingkat departemen itu tidak ada yang terserap sampai 100 persen.

Terserapnya berkisar di angka 60-70 persen. Itu artinya, ada 30 persen tidak terserap dan dihabiskan dengan cara-cara tidak produktif. Untuk itu lebih baik dipotong saja 30 persen. Dan saya kira sekalipun dipotong 30 persen, mereka tetap saja melaksanakan programnya. Dan ini bisa dilakukan penghematan sangat signifikan, lalu tidak menyusahkan rakyat dengan menaikkan harga BBM. Ini saya kira sudah bisa dilakukan.

Selain itu, masalah BBM sekarang ini terkait dengan kinerja Menteri ESDM. Sebagai menteri yang sudah berbilang tahunan, berbilang presiden di pos yang sama, tetapi selalu saja dalam rentang waktu selama ini kalau ada gejolak BBM di luar negeri, negara-neara OPEC semakin makmur. Sedang Indonesia yang menjadi bagian dari negara OPEC, rakyatnya malah menjadi susah, konflik antar warga semakin tinggi, terjadi demontsrasi dan pemerintah semakin disalahkan rakyat. Saya berharap, kinerja Pak Menteri ESDM yang satu ini perlu dievaluasi oleh Presiden SBY.

Mengapa tidak bisa menghasilkan minyak lebih berkualitas, lebih banyak dan memperjuangkan kepentingan ekonomi dari minyak serta menjalankan policy diversifikasi BBM? Dan mengapa orientasi gas panas bumi tidak bisa dilanjutkan? Padahal Indonesia salah satu negara yang potensial menghasilkan gas terbesar di dunia. Kalau itu dilakukan bisa mengganti BBM. Kenapa ini tidak dilakukan? Mengapa? Jadi perlu dievaluasi.

Sekarang Presiden SBY mempunyai utusan khusus di Timor Tengah. Diantara anggota OKI dan OPEC ada negara-negara yang kaya seperti Saudi, Kuwait. Mengapa tidak ada lobi yang sangat kuat melobi negara-negara kaya minyak ini, supaya tetap menjual minyak dengan harga yang menguntungkan mereka 95 per barel? Kompensasinya adalah mereka diberi kesempatan berinvestasi seluas-luasnya dengan syarat selunak-lunaknya dengan kompensasi selisih harga minyak tadi. Kalau itu dilakukan, menguntungkan pihak mereka, pihak kita dan tidak menyusahkan rakyat kita... (tribun kaltim/bec/lia/jnh)