Pemerintah Tak Paham soal Subsidi

Kompas.com - 22/05/2008, 16:23 WIB

JAKARTA, KAMIS - Pemerintah menggulirkan wacana penghapusan subsidi BBM. Dalam sebuah kesempatan, Kepala Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengajukan kembali draf RUU Penghapusan Subsidi BBM. Ia bahkan mengharapkan wacana ini mulai dihembuskan kembali.

Menanggapi hal ini, pengamat ekonomi Yanuar Rizki menyatakan, wacana penghapusan subsidi BBM menunjukkan bahwa pemerintah tak memahami tentang filosofis dari subsidi.

Menurut Ketua Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) ini, subsidi sesungguhnya merupakan salah satu instrumen yang menunjukkan peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Keseimbangan ekonomi yang dimaksudnya, ketika harga-harga naik dan pendapatan masyarakat tak mengikuti, maka subsidi merupakan alat untuk menyeimbangkannya.

"Apa kalau subsidi dihapuskan pemerintah mampu meyakinkan sistem ekonomi kita sudah baik? Apa pemerintah bisa menjamin ketika ada kenaikan harga, maka upah pekerja juga akan naik. Penghapusan subsidi menunjukkan hilangnya hati pemerintah dari kebijakan ekonomi yang diterapkannya. Pemerintah selalu bilang inflasi hanya naik 3 bulan pertama sejak adanya kenaikan harga. Tapi, apa pemerintah pernah secara jujur mengatakan bahwa dengan kenaikan harga itu konsumsi rumah tangga juga menurun?" papar Yanuar saat ditemui di sela-sela peluncuran Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis (22/5).

Pernyataan pemerintah bahwa pemberian subsidi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat justru menunjukkan ketidakadilan, karena juga dinikmati oleh kalangan kaya, menurut dia itu hanyalah trik pemerintah untuk mengaburkan makna subsidi.

"Dengan pernyataan itu, pemerintah melupakan multiplier effects-nya. Kalau BBM naik, pasti juga akan berimbas ke aspek lainnya, transportasi, dan sebagainya. Kalau subsidi dihapus, pengusaha berani menjamin nggak bahwa pendapatan masyarakat juga seimbang hingga bisa mencapai harga ekonomis. Pokoknya, kalau mau menghapus subsidi jawab dulu pertanyaan secara filosofis bahwa kita sudah memasuki era industrialisasi yang pas?" tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau