Bulog Jabar Beli 2.000 Ton Beras non HPP

BANDUNG, KAMIS - Menyikapi penurunan serapan yang terus terjadi sejak awal Mei lalu, Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat akhirnya melakukan pembelian beras non harga pembelian pemerintah atau HPP. Sejak dua hari lalu, Bulog telah menyerap 2.000 ton beras non HPP dengan kualitas patahan antara 10 persen hingga 15 persen.

Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat (Divre Jabar) Agusdin Fariedh, Kamis (22/5) di Bandung mengungkapkan, pembelian beras non HPP dilakukan untuk penyediaan operasi stabilisasi harga beras (OSHB) dan kebutuhan pelayanan publik, seperti raskin atau bencana alam. Penyerapan beras non HPP dilakukan di lima sub divre, seperti Bandung, Subang, Indramayu, Karawang, dan Cirebon, kata Fariedh.

Bulog mematok harga beras non HPP dengan patahan 10 persen sebesar Rp 4.500 per kilogram hingga Rp 4.600 per kilogram dan beras non HPP dengan patahan 15 persen Rp 4.450 per kilogram. Harga ini terpaut Rp 150 per kilogram hingga Rp 300 per kilogram dari harga HPP, yaitu Rp 4.300 per kilogram.

Penentuan harga ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi pasar. Dengan pembelian harga non HPP, maka Bulog dapat menstabilkan harga pasar jika harga beras saat paceklik tinggi, ungkap Fariedh.

Menurut Fariedh, Bulog akan terus melakukan penyerapan beras non HPP untuk melakukan OSHB sehingga harga beras tidak dipermainkan pasar. Kebijakan pembelian beras non HPP dilakukan karena Bulog menyesuaikan kenaikan harga beras akibat rencana kenaikan harga BBM dan harga komoditas pangan internasional.

Pengadaan beras Bulog berdasarkan HPP terus mengalami penurunan dari rata-rata 6.000 ton per hari pada awal Mei lalu hingga saat ini mencapai rata-rata 1.000 ton per hari. Akibatnya, stok beras Bulog yang pada hari Rabu (14/5) lalu sebanyak 212.627 ton hingga kini baru bertambah sebanyak 4.873 ton menjadi 217.500 ton beras.

Target pengadaan beras Bulog tahun 2008 ini sebanyak 350.000 ton beras. Dengan kebijakan penyerapan beras non HPP, kelesu an serapan Bulog dapat dibangkitkan sehingga target serapan Bulog tahun 2008 dapat terpenuhi.

Tambah stok raskin

Direktur Pengadaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog Mohammad Ismet mengatakan, pemerintah akan menambah jatah raskin selama dua bulan sebesar 573.000 untuk 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) di seluruh Indonesia. Karena itu, penyerapan beras Bulog didongkrak melalui pembelian beras non HPP.

Menurut Ismet, jumlah penerimaan dan harga raskin untuk masing-masing RTM masih sama, yaitu 15 kilogram per bulan dengan harga beras Rp 1.600 per kilogram. Raskin akan dibagikan di 46.000 titik distribusi di seluruh Indonesia.  

Pengeluaran masyarakat miskin untuk makan mencapai 60 persen sehari. Agar mereka memiliki akses dan kesempatan usaha, pemerintah membantu dengan program raskin . Program ini tetap dijalankan, bahkan diperpanjang agar mereka dapat mengalihkan pendapatan mereka untuk usaha yang produktif, jelas Ismet.

Pengamat ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung Rina Indiastuti mengatakan, tata niaga beras di Jawa Barat seringkali tidak berpihak pada kesejahteraan petani. "Kalau ada kenaikan harga beras, keuntungan dari peningkatan harga seringkali hanya dinikmati di tingkat penjual dan bukan pada petani. Akibatnya, petani jatuh pada kemiskinan, " ucap Rina.

Untuk mengatasi hal ini, menurut Rina program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah harus memfokuskan diri pada kantong-kantong kemiskinan, termasuk sektor pertanian. Namun, usaha pengentasan kemiskinan pemerintah tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan material, melainkan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta ketegasan pengaturan tata niaga pertanian yang tidak merugikan petani.

(A01)