Pemerintah Harus Buka Peluang Usaha Bagi Masyarakat Miskin

Kompas.com - 22/05/2008, 21:13 WIB

BANDUNG, KAMIS - Permasalahan kemiskinan di Indonesia bukanlah semata-mata persoalan sulitnya masyarakat memperoleh kebut uhan pangan tetapi minimnya kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berusaha. Untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, Pemerintah harus terampil dalam memberikan peluang dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

Demikian salah satu gagasan yang mengemuka dalam Talkshow 100 Tahun Kebangkitan Nasional dengan tema Selamatkan Indonesia Dari Kemiskinan yang diselenggarakan Forum Indonesia Muda, KM-ITB, dan Gamais ITB di Institut Teknologi Bandung, Kamis (22/5).

Salah satu kelemahan perekonomian di Indonesia adalah lemahnya sisi suplai yang ditandai dengan minimnya lapangan kerja. Karena itu, yang dibutuhkan bukan semata-mata bantuan secara fisik, melainkan bantuan insentif yang mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat, jelas ahli ekonomi Universitas Padjadjaran Rina Indiastuti.

Menurut Rina, sebagai sebuah kebijakan fiskal, kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM) memang harus dilakukan untuk menyelamatkan keuangan negara. Penghematan pemerintah melalui pengurangan subsidi BBM yang kemudian dialihkan kepada penyalura n bantuan langsung tunai hanyalah bersifat sementara. Selanjutnya, pemerintah perlu mencari solusi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan.

Meski mengalami perkembangan ekonomi setiap tahun, perkembangan ekonomi di Indonesia selalu dibarengi dengan terjadinya gap luar biasa antara masyarakat kaya dan miskin. Menurut Rina, terjadinya gap ini karena distribusi pekerjaan yang tidak merata.

Rina mengungkapkan, kebijakan yang ada sekarang barulah sebatas kebijakan keuangan, sedangkan kebijakan dari sisi suplai jarang dilakukan. Pemerintah seharusnya memberikan semangat kepada masyarakat agar bisa melakukan sesuatu. Karena, hakikat manusia ad alah menghasilkan sesuatu. Dengan semangat inilah, masyarakat akan bangkit secara produktif, ungkapnya.

Rina mencontohkan, pemberian insentif dilakukan dengan memberikan pekerjaan kepada ibu-ibu yang selama 24 jam diku rangi waktu tidur atau 18 jam tidak melakukan aktivitas pekerjaan apa pun. Pemerintah perlu memberdayakan mereka dengan membuka lapangan pekerjaan dalam partai besar, sehingga mereka melakukan sesuatu dan memiliki semangat baru, jelasnya.

Pertumbuhan lambat

Deputi Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bambang Widianto mengatakan, pendapatan perkapita Indonesia saat ini sebesar 2.000 US dollar , sedangkan Malaysia sebesar 6.000 US dollar per kapita. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen hingga delapan persen per tahun, diperkirakan kita baru akan menyamai Malaysia dengan pendapatan perkapita sebear 6.000 US dollar pada tahun 2025, ujar Bambang.

Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, Bappenas melakukan strategi dengan memberikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat, serta perkuatan usaha ekonomi mikro.

(A01)

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau