Semester II, 10 BUMN Akan Diprivatisasi

JAKARTA,JUMAT - Menteri Negara BUMN Sofyan A. Djalil mengatakan, pihaknya memprioritaskan 10 BUMN untuk dilepas ke pasar melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering /IPO) dan strategic sales (penjualan stragis) pada sementer II tahun ini. "Kita usulkan 36 BUMN untuk diprivatisasi, ada yang melalui strategic sales ada pula yang IPO. Prioritas utama 10 BUMN," kata menteri di Jakarta, Jumat (23/5).

Ia mengatakan, khusus untuk privatisasi melalui  IPO tantangan pasar amat besar karena kondisi pasar sedang lesu saat ini. Namun, menurut dia, untuk BUMN bidang perkebunan (PTPN) masih tetap prospektif meski BUMN yang lain sulit.  "Karena pasar lagi jelek begini, kita tidak bisa melakukan IPO," katanya.

Ke-10 BUMN yang diprioritaskan untuk privatisasi pihaknya berharap akan mendapatkan persetujuan maksimal pada bulan ini agar pelepasan saham itu dapat dilakukan pada semester kedua tahun ini. "Itu supaya bisa menggunakan data keuangan bulan Juni, jadi semakin cepat persetujuan di DPR lebih bagus terutama untuk yang mau go public," katanya.

Terkait persentase saham yang akan dilepas, Menteri belum dapat  memastikan jumlahnya. Namun, pihaknya telah memasukkan usulan ke DPR dan segera mendiskusikan lebih lanjut dengan DPR.   Ia mengatakan, DPR juga telah menyadari bahwa program pengajuan  diskusi ini berjalan lambat. Oleh karena itu, DPR telah membentuk tim khusus dengan menyatukan dua komisi agar proses pembahasan bisa lebih cepat.

Tim dibentuk dari dua komisi yaitu komisi XI dan VI agar dua komisi dapat berdiskusi dalam satu forum. Soal waktu, menteri mengatakan, tidak mungkin melakukan privatisasi pada semester I tahun ini sehingga dimungkinkan akan dilakukan pada semester II 2008. "Saya harap bulan Mei 2008 sudah ada jawaban. Kita sudah buat tim internal BUMN untuk tindak lanjut privatisasi," katanya.

Ia menilai untuk BUMN perkebunan akan lebih mudah diprivatisasi agar dana dapat digunakan untuk eskpansi usaha. Menurut dia, PTPN dalam 10 tahun terakhir ini tidak melakukan ekspansi bisnis karena tidak memiliki cukup ekuitas. "Kalau kita jual 20-30 persen mereka akan mendapatkan dana beberapa triliun sehingga dapat mengembangkan 100-200 ribu hektare lahan baru," katanya.

Untuk rencana jangka panjang, pihaknya belum menentukan sikap tetapi untuk jangka pendek ini menteri mentargetkan bisa mendapatkan dana Rp 2-3 triliun khusus untuk BUMN perkebunan agar dapat mengembangkan lahan baru minimal seluas 100 ribu hektare.