Siapa Pengganti Boediono?

Kompas.com - 24/05/2008, 22:55 WIB

JAKARTA, SABTU - Ekonom Perbankan dari BNI, Ryan Kiryanto mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mengisi posisi Menko Perekonomian yang ditinggalkan Boediono untuk mengoordinasikan tim ekonomi.
     
"Pos Menko Perekonomian harus segera diisi untuk mengoordinir tim ekonomi," kata Ryan melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu, menanggapi keputusan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
     
Pasca-pengumuman kenaikan harga BBM, Ryan mengatakan, pemerintah hendaknya membuat skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada proyek-proyek padat karya dan padat modal.
     
"Untuk penghematan anggaran (APBN), pemerintah hendaknya membuat skala prioritas pembangunan berorientasi pada proyek-proyek padat karya dan padat modal untuk menciptakan efek pengganda bagi masyarakat luas sehingga daya beli meningkat," kata Ryan.
     
Ryan berpendapat pemerintah juga harus giat mengundang masuk investasi asing ke sektor-sektor produktif, tidak hanya investasi di pasar modal saja, untuk menciptakan "multiplier effects" ekonomi.
    
 "Proyek-proyek infrastruktur dijalankan dan paket-paket kebijakan ekonomi diimplementasikan secara serius," katanya. Ryan melihat pemerintah memang harus menaikkan harga BBM untuk menyesuaikan harga minyak dunia dan agar menyehatkan APBN.
     
 "Secara hitung-hitungan ekonomi, harga BBM bersubsidi memang harus naik dengan pertimbangan menyesuaikan harga minyak dunia, dan menyehatkan APBN dalam jangka panjang sehingga lebih banyak teralokasikan ke program-program produktif," katanya.
     
 Ekonom dari BNI itu mengatakn kenaikan harga BBM juga agar mendidik masyarakat untuk hemat energi dan BBM dan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.
     
 Ryan melihat kenaikan harga BBM sebesar 28 persen termasuk wajar, kendati ternyata pemerintah masih memberikan subsidi juga untuk premium, solar dan minyak tanah.
     
 "Untuk jangka waktu 1-3 bulan, masyarakat akan syok dengan era harga-harga yang baru naik, tapi untuk kemudian akan stabil dan biasa atau normal lagi," terangnya.
     
 Dia mengatakan kenaikan harga BBM akan diikuti kenaikan harga semua komoditas sehingga berdampak inflatoir (mendongkrak inflasi).  "Alhasil, inflasi 2008 year on year  bisa menyentuh 10-12 persen, sehingga memaksa BI harus menaikkan BI rate sesuai besaran inflasi. Bank-bank juga akan naikkan suku bunga," katanya.
     
 Mengenai program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ryan berpendapat pemerintah tetap harus menjalankan program BLT kendati program ini banyak ditentang karena program sejenis BLT juga diterapkan di negara-negara yang dilanda krisis.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau