Agar BLT Lancar, Pemerintah Perlu Beri Pengertian

BANDUNG, SENIN - Pemerintah berharap, bantuan langsung tunai atau BLT dalam jangka pendek mampu menahan turunnya tingkat konsumsi keluarga miskin akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Agar pemanfaatan uang BLT dialokasikan secara benar, pemerintah perlu memberikan pengertian dan himbauan kepada masyarakat.

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta mengatakan, pada prinsipnya kebijakan pemerintah memberikan bantuan di saat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tepat. Namun, keputusan pemberian bantuan berupa uang tidak akan menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat.

Karena berupa uang tunai, maka dana BLT memiliki tingkat likuiditas tinggi. Siapa saja dapat memanfaatkan uang tersebut untuk keperluan apa pun. "Jika sekedar untuk konsumsi, dana BLT sebesar Rp 100.000 per bulan hanya akan berfungsi sebagai penyambung kebutuhan saja, " kata Acuviarta, Senin (26/5) di Bandung .

Bagi Acuviarta, bantuan yang bermanfaat haruslah memiliki efek berantai dan nilai tambah sehingga mampu meningkatkan produktifitas masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi berbagai macam program yang mampu memberdayak an ekonomi masyarakat.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengungkapkan, pemberian BLT merupakan bantuan yang bersifat sementara. Selanjutnya, pemerintah akan mempersiapkan program jaring pengaman sosial yang lebih permanen.

Menurut Mari Elka, pemerintah menerapkan tiga kluster program pengentasan kemiskinan, yaitu program kluster satu, seperti BLT, Raskin, Askeskin, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selanjutnya, pemerintah menyediakan kluster kedua yang berisi program pemberdayaan masyarakat, dan kluster ketiga yaitu pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK).

Program BLT sebagai program pengentasan kemiskinan diperkuat dengan beberapa program lain, seperti Raskin, Askeskin, dan Bantuan Operasional Sekolah atua BOS, kata Mari Elka.

Untuk memberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah melalui Program Nasional Pengembangan Masyarakat memberikan bantuan langsung sebesar Rp 3 miliar per kecamatan per tahun. Selain itu, pada kluster ketiga, pemerintah juga memberikan bantuan kredit usaha rakyat kepada usaha mikro dan kecil (UMK) sebesar Rp 5 juta ke bawah.

Sebanyak 5.535 RTS

Kepala Humas Kantor Pos Bandung Suyud Suhendar mengatakan, sampai dengan hari ketiga, penyaluran BLT di Kota Bandung baru mencapai sekitar enam persen atau 5.535 rumah tangga sasaran (RTS) dari total 84.287 RTS. Sejak hari pertama, Sabtu (24/5), penyaluran BLT di Kota Bandung terus bertambah dari 1.052 RTS pada hari pertama, 1.865 RTS pada hari kedua, dan 2.618 RTS pada hari ketiga.

Menurut Suyud, jika Minggu (25/5) kemarin, pembayaran BLT berlangsung di sembilan kantor pos cabang, kini pembayaran BLT akan dilayani di 12 kantor pos cabang. Sebenarnya ada 37 kantor pos cabang yang siap melayani pendistribusian BLT, namun banyak lurah, RT, atau RW yang belum selesai melakukan verifikasi penerima BLT, ujarnya.

Selain melayani pembayaran di kantor pos, pihak Kantor Pos Bandung juga melayani pembayaran BLT kepada warga yang sedang sakit atau jompo. "Kepada masyarakat penerima BLT yang sakit atau jompo, kami menyediakan nomor layanan (022) 4207081, " jelas Suyud.

Direktur Keuangan PT Pos Indonesia Hani Johanis menambahkan, PT Pos akan berusaha semaksimal mungkin menyalurkan BLT kepada masyarakat. Selama ini, tidak ada kendala dari PT Pos dalam pendistribusian, karena waktu penerimaan setiap RTS rata-rata hanya dua menit. "Kami juga akan melayani pembayaran pada hari Minggu, " ucapnya.

(A01)