Obsesi Buru Menjadi Lumbung Pangan di KTI

Menyusuri jalan yang membelah lembah Waeapo di Pulau Buru serasa berada di pedesaan Jawa dengan kultur agrarisnya. Di kanan-kiri jalan, r ibuan hektar sawah membentang hingga ke kaki perbukitan yang samar-samar diselimuti kabut pagi. Atmosfer agraris bertambah kuat saat para petani yang sedang menyiangi padi ditemani burung-burung bangau putih.

Hamparan sawah menghijau terbentang sejak memasuki Desa Savana Jaya hingga Mako (kependekan Markas Komando) , Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Maluku. Sepanjang lembah Sungai Waeapo itulah para tahanan politik diasingkan. Mereka bertahan dengan mengolah lahan yang subur menjadi s awah irigasi. Berkat keringat para tahanan politik itu, kini pertanian padi menjadi salah satu ikon Pulau Buru selain minyak kayu putih .

Hamparan sawah yang berpotensi sebagai lumbung pangan itu pun memikat hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden mengunjungi panen raya di Desa Mako, tahun 2006. Buru diharapkan menjadi salah satu lumbung pangan di Kawasan Indonesia Timur.

Sejak saat itu, pembangunan bidang pertanian mengalami percepatan. Sawah-sawah baru terus dicetak, bendungan irigasi dibangun, balai benih dihidupkan lagi, dan pertanian organik pun dijajaki. Ada semangat yang menggebu untuk segera mencapai predikat lumbung beras.

Pemerintah Kabupaten Buru menargetkan hingga tahun 2012, luas tanam sawah irigasi mencapai 10.000 hektar, dan padi ladang 6.000 hektar. Luasan sawah itu diharapkan mampu memproduksi beras hingga 92.000 ton per tahun. Hingga awal tahun 2007, Kabupaten Buru memiliki 4.083 hektar sawah irigasi dengan produksi beras 16.332 ton.

Namun, di tengah semangat menggebu itu ada se jumlah permasalahan mendasar yang bisa menjadi batu sandungan. Berbagai masalah itu muncul dari para petani yang sehari-hari akrab dengan lumpur sawah.

Jumangin, petani di Dusun Parbulu, Waeapo mengatakan, sistem distribusi pupuk, dan sarana produksi pert anian masih sangat kurang. Masalah pupuk merupakan kendala utama petani karena sering telat dan harganya mahal. Petani sangat tergantung dengan agen penyalur pupuk yang mengharuskan petani membayar kontan pembelian pupuk. Padahal , sebagian petani baru bisa membayar saat panen.

"Akhirnya kami berhutang dengan konsekuensi harga pembayaran lebih mahal. Seharusnya, pemerintah membuat lembaga penjamin pasokan pupuk bagi petani supaya harga tetap normal," ujar Jumangin. Selain urea, ketersediaan pupuk KCL dan SP-36 pun sulit. Kondisi ini melemahkan posisi tawar petani dan terpaksa membeli dengan harga tinggi.

Pasokan benih bersertifikat juga tidak berkesinambungan. Ketersediaan benih bersertifikat hanya bertahan 2-3 musim tanam setelah itu putus. Varietas yang disukai petani adalah Cisantana, Waeapo Buru, Kiliran, Ciherang, dan Mambramo. Karena itu, Kabupaten Buru mulai menghidupkan balai benih untuk mengantisipasi pasokan benih bersertifikat yang tidak kontinyu.

Menurut Rohani, petani di Unit 17 Waeapo, petani juga tidak bisa maksimal mengolah sawah karena kekurangan alat pengolah lahan. Akibatnya, sawah hanya bisa ditanami padi dua kali setahun. Bila tersedia traktor dalam jumlah memadai, petani bisa tanam tiga kali setahun.

"Kami ini kewalahan mengolah sawah karena jumlah petaninya sedikit. Saat musim tanam dan panen, tenaga yang ada tidak bisa meny elesaikan pekerjaan dengan cepat. Karena itu, kami hanya bisa tanam dua kali setahun," kata Rohani, transmigran asal Magelang, Jawa Tengah ini.

Dinas Pertanian Kabupaten Buru mendata traktor yang tersedia masih sangat minim. Saat ini, baru ada 200 traktor dari kebutuhan 916 unit. Kekurangan 716 unit traktor menyebabkan petani tidak bisa menanam secara serempak karena kekurangan tenaga pengolah sawah. Tenaga pengolah sawah bergiliran mengerjakan sawah di sejumlah desa sehingga ada satu musim tanam yang terbuang.

Kondisi itu sangat kontradiktif dengan obsesi Buru menjadi lumbung pangan. Tantangan ke depan semakin berat karena masalah infrastruktur irigasi yang belum memadai. Untuk sawah yang ada saat ini (4.083 ha), setiap kemarau ada 1.000 ha sawah yang tidak bisa tanam karena kekurangan air.

Ini masalah besar bagi Buru yang ingin menjadi lumbung pangan. Saluran irigasi tersier dan sekunder banyak yang rusak dan belum diperbaiki. Bendungan irigasi Waegeren yang direncanakan untuk mengairi 10.000 hektar sawah entah kapan selesai dibangun.  

Obsesi Kabupaten Buru untuk menjadi lumbung pangan di Kawasan Timur Indonesia masih membutuhkan kerja keras dari pemerintah daerah. Petani yang menjadi tumpuan utama harus didukung dengan ber bagai fasilitas yang memudahkan dan jaminan harga jual padi yang layak. Jangan sampai, petani hanya menjadi tumbal pembangunan, tetap miskin di tengah produksi beras yang melimpah. (ANG)