Pemerintah-Apindo Sepakat Hindari PHK

JAKARTA,KAMIS - Kabar gembira bagi para pekerja kembali disampaikan pemerintah menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Setelah memastikan upah minimum propinsi (UMP) dan upah minimum kota (UMK) bakal naik mengikuti kenaikan harga BBM, pemerintah juga menjanjikan uang makan dan uang transport, juga bakal naik dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Soeparno di Jakarta, Kamis (29/5).

"Pengusaha dengan himbauan pemerintah diminta untuk melakukan efisiensi. Maka dilakukan efisiensi di tingkat biaya manajemen, misalnya overhead dan biaya manajemen produksi. Ini menghasilkan kesepakatan menaikkan uang makan dan uang transpor," ujar Erman di sela-sela acara peresmian kantor Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (29/5).

Erman mengatakan, pihaknya telah berunding dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan non Apindo, serta seluruh jajaran pimpinan serikat pekerja yang bergabung di dalam Pengurus Unit Kerja (PUK) melalui federasi dan konfederasinya di Forum Tripartit Nasional. Ia mengaku meminta agar ada sebuah upaya dari pengusaha/serikat pekerja tentang apa yang harus dilakukan, dan pemerintah akan memberikan fasilitasi.

"Saya juga sudah membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia untuk memonitor dan merealisasikan ini, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di daerah dengan sesuai kemampuan perusahaan masing-masing," tegas Erman.

Adapun beberapa hasil kesepakatan dengan pihak Apindo itu kata menteri asal Purworejo, Jawa Tengah ini, selain bakal dinaikkannya uang makan dan uang transpor pekerja, juga agar perusahaan tidak mengambil kebijakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal pasca kenaikan harga BBM. "Kita minta agar menghindari sejauh mungkin terjadinya PHK. Dan sampai sekarang kan belum ada laporan akan mem-PHK," sambung dia.

Erman menyebut bahwa dari pimpinan Apindo menyampaikan akan melaksanakan kesepakatan itu paling lambat awal Juli. Lalu, bagaimana jika kesepakatan itu dilanggar , adakah sanksi bagi perusahaan yang melanggar ? "Memang dasar hukum untuk memberi sanski tidak ada. Tapi ini kan kesepakatan, saya rasa harus ada gentlemen agreement antara pengusaha dan pekerja, karena apapun dua pihak satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan di dalam konteks proses produksi," pungkas menteri asal PKB ini.(HAD/PERSDANETWOTK)