Pemerintah Kaji Dampak Program Kartu Pintar

JAKARTA,MINGGU - Pemerintah membantah bila penerapan smart card atau kartu pintar batal dilakukan seiring kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 30 persen. Pemerintah saat ini tengah mengkaji seberapa besar dampak program kartu pintar dalam pembatasan BBM berjenis premium dan solar bersubsidi. "Program ini masih terus dikaji, dan mau diujicoba dulu," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta Minggu (1/6).

Program kartu pintar sempat maju-mundur. Kebijakan pemerintah pusat untuk menjalankan program kartu pintar BBM transportasi dalam ujicoba di beberapa daerah mendapat penolakan. Batam, dan Denpasar sebagai wilayah ujicoba ternyata menolakan ujicoba kartu pintar tersebut. "Di dua daerah itu tidak berani. Artinya, tidak memberikan ijin. Mungkin juga khawatir ada yang tidak-tidak," paparnya.

Sontak program yang sebenarnya belum mendapatkan anggaran dalam APBN-P 2008 ini menjadi linglung kembali akibat penolakan tersebut. Program pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM dalam anggaran negara pun berada di persimpangan jalan.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan empat skenario dalam program kartu pintar ini. Skenario pertama, kartu pintar akan diiberikan untuk semua kendaraan. Kedua, kartu pintar untuk semua kendaraan, kecuali yang tahun pembuatannya di atas 2005 dengan kapasitas silinder (cc) di atas 2000 untuk premium dan 2.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar solar. Ketiga, kartu pintar untuk kendaraan umum dan roda dua saja. Dan keempat, kartu pintar hanya untuk kendaraan umum.

Hingga kini, pemerintah pun belum memastikan skenario mana yang akan diterapkan pada September 2008 mendatang, dimana tahap awalnya akan berlaku di Jawa dan Bali, dan selanjutnya di seluruh Indonesia.(Ade Mayasanto/Persda Network)