Walhi Desak Larangan Eksploitasi Hutan Habitat Maleo

Kompas.com - 03/06/2008, 17:55 WIB

PALU, SELASA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah segera mencabut segala bentuk perizinan yang mengeksploitasi hutan Suaka Margasatwa (SM) Bakiriang di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Alasannya untuk melindungi kepunahan satwa langka burung Maleo (Macrocephalon maleo) di kawasan tersebut.

"Jika izin eksploitasi tersebut terus dibiarkan, cepat atau lambat kelangsungan hidup Maleo di sana akan punah, dan ini akan merugikan anak cucu kita di masa depan," kata Direktur Eksekutif Walhi Sulteng Wilianita Selviana di Palu, Selasa (3/6).

Tingginya percepatan kerusakan habitat Maleo terbesar di Indonesia itu dikarenakan maraknya aksi penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit, pemegang Izin Pemanfaatan Kayu/IPK dan Hak Penguasaan Hutan (kini Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu/IUPHK), serta pembukaan areal perkebunan kakao yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Paling merisaukan yaitu adanya jual-beli lahan di kawasan SM Bakiriang yang melibatkan oknum pejabat mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Menurut Selviana, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap semua bentuk perizinan yang telah dikeluarkan, termasuk jual-beli tanah di kawasan hutan konservasi tersebut.

"Kalau nantinya ditemukan bukti bahwa ada di antara izin-izin tersebut masuk dalam kawasan SM Bakiriang, maka pemerintah harus segera mencabutnya karena sudah melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam serta ketentuan perundangan lainnya," kata dia menegaskan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banggai, A Djalal Yunus, mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan instansinya pada tahun 2003 yang masih mencapai 15 persen (hampir 1.900 hektar) habitat Maleo yang tersisa di SM Bakiriang. Namun, katanya, luas kawasan SM Bakiriang yang ada saat ini diperkirakan tinggal sekitar 625 hektare.

"Keadaan ini semakin diperparah dengan banyaknya masyarakat pendatang yang ikut merambah hutan untuk dijadikan lahan perkebunan atau tempat tinggal," katanya.

Yunus berharap adanya kebijakan pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) untuk melakukan pemetaan ulang terhadap SM Bakiriang, dan kemudian melakukan rehabilitasi dengan cara penanaman pohon kemiri dan kenari secara besar-besaran di kawasan hutan konservasi ini guna memperbanyak cadangan makanan bagi Maleo.

Paling tidak, katanya, ada sekitar 3.000-an hektare kawasan huatan di SM Bakiriang yang diselamatkan agar unggas langka yang memiliki telur tujuh kali lebih besar dari telur ayam ini dapat diselamatkan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau