Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Sebaiknya Tunda Penyaluran BLT

TEMANGGUNG, RABU - Daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebaiknya menunda kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Ini dimaksudkan agar masyarakat tidak kacau dan bingung karena terbentur kepentingan antara harus mengantri untuk BLT dan memberikan hak suaranya.

"Kalau nantinya dipaksakan antara melaksanakan pilkada dan mengantri BLT juga, maka dikhawatirkan justru akan terjadi chaos," ujar Irjen Departemen Sosial Maman Supriatman, dalam acara silaturahmi bersama alim ulama dari 141 pondok pesantren di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung, Rabu (4/6).

Selain itu, dengan berbagai kesibukan dalam tahapan pilkada, persiapan penyaluran BLT di tingkat kota/kabupaten belum cukup matang. Padahal, sebelum kegiatan ini dijalankan, masyarakat harus benar-benar disiapkan dan diberi pemahaman yang tepat tentang BLT, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berimbas pada kekacauan.

Walaupun begitu, Maman mengatakan, pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan untuk menunda penyaluran BLT di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada.

"Intinya, semua kami serahkan kepada daerah saja. Jika memang merasa siap, kami pun mempersilakan mereka untuk tetap menyalurkan BLT," paparnya.

Maman mengatakan, penyaluran BLT akan terus dilaksanakan hingga Desember 2008. Hingga akhir tahun ini, jumlah warga miskin yang menjadi sasaran penyaluran mencapai 19,1 juta kepala keluarga (KK).

Saat ini, pendataan KK miskin juga terus dilakukan di berbagai daerah. Maman mengimbau agar dalam pendataan dan pembagian kartu kompensasi bahan bakar minyak, petugas di lapangan juga harus sekaligus melakukan verifikasi.

Sementara ini, program pemberian BLT memang masih mengacu pada data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2005. "Namun, data itu pasti berubah-ubah, yang dulu kaya jadi miskin, dan yang miskin bisa saja mendadak berubah menjadi kaya," tuturnya.

Setelah dilakukan verifikasi, Maman menduga jumlah KK miskin justru kurang dari 19,1 juta jiwa. Sebab, ditengarai dalam pendataan terjadi penggelembungan angka karena banyak orang yang sebenarnya kaya, tetap mengaku miskin.

Bupati Temanggung HM Irfan mengatakan, saat ini Kabupaten Temanggung sudah melakukan pendataan KK miskin dan siap menyalurkan BLT.

"Dipastikan, program penyaluran BLT tahun ini tetap tidak akan terganggu atau tertunda karena pelaksanaan pilkada," paparnya.