"Smart Card" Batal Digunakan

JAKARTA, KAMIS - Pemerintah mengkaji kembali program pengendalian pemakaian premium dan solar bersubsidi melalui pemberlauan kartu pintar (smart card) yang sebelumnya ditargetkan dimulai Januari 2009.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro seusai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (4/6) malam, mengatakan, pemerintah masih harus menghitung dahulu kebutuhan biaya pengadaan smart card yang ternyata cukup tinggi. "Program smart card kita kaji lagi. Ternyata, pembiayaannya cukup tinggi karena harus memakai teknologi satelit," katanya. Menurut dia, pemakaian satelit dibutuhkan agar smart card juga bisa digunakan untuk keperluan lain.

Dalam raker juga disepakati asumsi konsumsi premium dan solar dalam APBN 2009 tidak memasukkan program penghematan dengan menggunakan smart card. Kuota BBM bersubsidi yang disepakati dalam raker adalah 38,854 juta kiloliter yang terdiri dari premium 20,444 juta kiloliter, minyak tanah 5,804 juta kiloliter, dan solar 12,605 juta kiloliter.

Namun, jika memasukkan program smart card, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan, terjadi penghematan premium dan solar bersubsidi yang cukup besar, mencapai 9,82 juta kiloliter. Volume penghematan tersebut terdiri dari premium bersubsidi mencapai 5,009 juta kiloliter dan solar bisa dikurangi 4,811 juta kiloliter. Dengan demikian, kuota BBM bersubsidi 2009 dengan memasukkan smart card akan menjadi 29,033 juta kiloliter yang terdiri dari premium 15,435 juta kiloliter, solar 7,794 juta kiloliter, dan minyak tanah tetap 5,804 juta kiloliter.

Purnomo juga menjelaskan, program smart card harus mendapat persetujuan DPR, dan sejauh ini dalam pembahasan dengan Komisi VII DPR hanya disepakati pelaksanaan uji cobanya saja. "Dulu kita mau uji coba smart card di Batam dan Bali, namun pemda setempat menolak. Lalu, di Jabodetabek juga tidak mungkin karena akan ada rembesan ke wilayah lain di sekitarnya," katanya.

Pemerintah, lanjutnya, juga tidak mau terburu-buru memberlakukan smart card berdasarkan pengalaman program konversi minyak tanah ke elpiji yang menimbulkan banyak masalah dalam implementasinya di lapangan.

Menurut Purnomo, sebagai pengganti smart card, pemerintah akan mempercepat pemakaian bahan bakar gas untuk transportasi yang dalam waktu dekat akan masuk ke Jawa dari Sumatera Selatan dalam volume cukup besar. "Selain juga memanfaatkan bahan bakar nabati," katanya.