Pemerintah Beber SKB ke Dewan HAM PBB

()

JAKARTA, SELASA - Pemerintah Indonesia memberikan penjelasan kepada anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengenai Surat Keputusan Bersama Pemerintah yang melarang aktivitas dakwah Ahmadiyah berdakwah.

Menurut keterangan resmi Perutusan Tetap Indonesia pada PBB dan lembaga lain antarbangsa di Jenewa, Selasa (10/6), penjelasan itu disampaikan delegasi Indonesia dalam sidang paripurna pengesahan laporan akhir Tinjauan Umum Berkala (UPR) Indonesia dalam sidang ke-8 dewan tersebut di Jenewa, Swiss, Senin (6/9) atau Selasa (10/6) waktu Indonesia.

Delegasi Indonesia menambahkan bahwa keputusan tersebut tidak bermaksud melarang Ahmadiyah atau dikategorikan sebagai upaya pemerintah mencampuri kebebasan beragama warga negara.

"Keputusan tersebut justru untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman kehidupan beragama serta memberikan perlindungan kepada pengikut Ahmadiyah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait," demikian pernyataan delegasi Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Plafon Terminal 3 Bandara Soetta Jebol akibat Hujan Deras, Penumpang Berlarian

Saat Ara Berdebat dengan Hercules soal Penguasaan Lahan di Tanah Abang

Brian MasterChef Indonesia 5 Meninggal Dunia

Identitas Sopir Livina yang Senggolan dengan Innova Terungkap, Bakal Dimintai Keterangan

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com