JAKARTA, SABTU - Perkembangan kasus terbunuhnya aktivis HAM, Munir, dengan ditangkapnya mantan Deputi V BIN Mayjen TNI Purn Muchdi PR, disambut positif namun sekaligus dipertanyakan kenapa baru sekarang diangkat kepermukaan.
"Kita sambut perkembangan kasus Munir yang semakin terkuak itu. Kita mengapresiasinya sebagai prestasi kepolisian yang sudah punya keberanian melakukan penangkapan dan mengusut aktor utama kasus Munir," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung, Jumat (20/6).
Namun demikian, lanjut Pramono, orang bisa saja menduga mengapa proses pengungkapan kasus Munir sangat lama dan mengapa baru saat ini ada perkembangan baru ditengah kebijakan kenaikan harga BBM yang terus diprotes dan kasus kerusuhan Monas.
"Jadi dari sisi politik bisa saja dibaca adanya rangkaian tersembunyi. Namun, PDIP tidak mau berprasangka terhadap itu semua," tegasnya.
Sekjen PDIP itu berharap langkah kepolisian itu tidak berhenti disitu saja, tapi harus berani mengungkap tuntas siapa-siapa lagi yang terlibat selain Muchdi PR, dalam kasus pembunuhan Munir.
Sementara itu Ketua FKB DPR RI Effendy Choirie berpendapat apapun yang terkait dengan Muchdi sekarang ini masih terkait dengan BIN karena Muchdi masih di struktur BIN.
Karena itu, kata Choirie, kasus Muchdi ini harus menjadi pelajaran agar para pejabat BIN lainnya berhati-hati dan tidak mengulang pelanggaran HAM yang menodai demokrasi dan hak asasi warga Negara yang dijamin oleh konstitusi.
"Karena itu kasus ini harus diungkap secara tuntas tanpa mengorbankan seseorang yang tidak terlibat. Sehingga polisi harus bekerja secara profesional, " katanya.(js)
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang