Pimpin Rapat Harian Golkar, Kalla Bahas Sanksi Yuddy Chrisnandi

JAKARTA, SABTU - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla, Sabtu (28/6) siang, memimpin Rapat Harian DPP Partai Golkar, untuk membahas manuver yang dilakukan anggota Fraksi Partai Golkar Yuddy Chrisnandi saat Sidang Paripurna DPR.

Dalam Sidang Paripurna DPR tersebut, Yuddy mbalelo dari fraksinya yang menolak hak angket kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana diusulkan anggota DPR lainnya dari fraski PDI-Perjuangan, PKS dan PKS. Disebut-sebut Yuddy Chrisnandi akan diberikan sanksi secara internal partai Golkar. Rapat harian dilakukan di Kantor DPR Partai Golkar, Slipi, Jakarta, seusai Kalla memberikan pembekalan di acara Orientasi Fungsionaris DPP Partai Golkar Angkatan VII Tingkat Pusat Tahun 2008 di DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Sabtu (28/6) siang.

Selain dihadiri sejumlah pengurus Partai Golkar seperti Sekjen Partai Golkar Soemarsono, Ketua Partai Golkar Muladi dan petinggi Golkar lainnya, hadir pula Yuddy Chrisnandi. Menurut salah seorang Ketua Partai Golkar lainnya, rapat harian kali ini memang mendengarkan alasan Yuddy Chrisnandi yang mbalelo mendukung usulan hak angket kenaikan harga BBM sebagaimana telah diputuskan oleh pemerintah yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Kalla.

"Ya, Yuddy memang harus hadir dalam rapat itu, karena dia kan harus memberikan penjelasan mengapa ia justru berbeda dengan Fraksi Partai Golkar yang justru menolak hak angket tersebut," kata sumber Kompas di DPP Partai Golkar.

Sebagaimana diketahui, hak angket atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM justru berhasil digoalkan setelah dilakukannya voting oleh anggota DPR. Dalam voting tersebut, hak angket hanya ditolak oleh dua fraksi pemerintah, yaitu Fraksi Partai Golkar dan Partai Demokrat. Selebihnya, semua fraksi mendukung dilakukannya hak angket. Menurut sumber Kompas lainnya di DPP Partai Golkar, Yuddy tak mungkin dikenakan sanksi oleh Partai Golkar.

"Yuddy paling diberi peringatan saja secara internal partai. Karena, kalau diberi sanksi, citra partai juga akan menjadi jelek. Masa mendukung kenaikan harga BBM, yang ditolak sebagian rakyat, kok diberi sanksi. Partai bisa kehilangan dukungan rakyat kalau bertindak seperti itu," ujar aktivis pemuda onderbouw partai Golkar.