Golkar Kepincut Nahkodai Pansus Angket

JAKARTA, SELASA - Fraksi Partai Golkar (FPG) secara terus terang mengincar posisi ketua panitia hak angket BBM. Hal ini diungkapkan oleh Ketua FPG DPR Priyobudisantoso, Selasa (1/7) kepada para wartawan di sela-sela Paripurna DPR. Kini, 50 panitia hak angket BBM dari lintas fraksi di DPR sudah disetujui, hanya tinggal menunjuk ketuanya saja.
 
Ketua DPR Agung Laksono mengungkapkan, rencananya pada Kamis (3/7) besok akan dilakukan rapat untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai pimpinan panitia hak angket. Selanjutnya, pada minggu berikutnya akan ditetapkan.

Ketua Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso kemudian mengungkapkan keinginginan partainya untuk menjadi pimpinan dalam panitia angket BBM. Golkar, kata Priyo, telah menyiapkan tim terbaiknya masuk dalam panitia hak angket BBM.
 
"Namun, kalau ada fraksi lain yang lebih bagus Golkar siap jadi wakil. Dalam tatib Dewan, kita punya hak disana, harus adil. Mosok enggak boleh. Selama ini kan, Golkar posisinya moderat-moderat saja meski kalau membela masih dalam kerangka. Kami berharap,  jangan sampai terjadi politisasi dalam hak angket ini nantinya," kata Priyo.

Priyo menjelaskan  untuk mengawal hak angket ini Golkar telah siapkan tim terbaik yang berjumlah 12 orang yang tak lain kader terbaik Partai Golkar.  Tim ini dibentuk atas petunjuk Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla melalui rapat harian.
 
"Tapi, kalau memang ada ada anggota dari fraksi lain yang kualitasnya lebih bagus. Pihaknya siap untuk mengambil posisi wakil. Tentu, kami memahami keinginginan dari beberapa fraksi seperti PKB untuk mengambil kepemimpinan, ya monggo saja, kami tidak keberatan," ujar Priyo.

"Kalau ini tidak bisa, kami ambil posisi wakil saja, tidak apa-apa," tambahnya seraya menegaskan, posisi wakil merupakan alternatif terakhir.

Keinginan Partai Golkar untuk menahkodai panitia angket BBM, dikritisi oleh anggota fraksinya sendiri, Yuddy Chrisnandi. Yuddy yang selama ini dikenal kerap berseberangan dengan kebijakan fraksinya ini menyatakan, tidak etis bila partainya harus menahkodai panitia angket.

"Golkar tidak perlu memimpin, karena tidak etis. Tidak mendukung kok terus memimpin? Hal ini, akan timbul kecurigaan-kecuriga an dari masyarakat yang bertendensi seolah-olah kepemimpinan Golkar dalam panitia itu hanya untuk menggagalkan hak angket itu. Tidak
baik untuk Partai Goklkarnya," Yuddy menjelaskan.

Yuddy juga mengatakan dalam mengawal hak angket, fraksi- fraksi yang megirimkan orangnya dalam panitia haruslah yang mengerti dan ahli dalam bidang energi.

"Kalau saya sebagai ketua fraksi partai Golkar saya akan kirim orang- orang yang ahli, dan yang mengerti isu-isu masalah energi, jadi kirim saya sebagai ketua fraksi parati golkar saya akan kirim orang-orang yang ahli, dan yang mengerti isu-isu maslah energi. Dan dalam hal ini, lebih baik partai Golkar jadi makmum saja lah," pinta Yuddy Chrisnandi.