Langka Pupuk, Sumut Perbanyak Rumah Kompos

MEDAN, SELASA - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong petani di wilayah ini untuk menggunakan pupuk organik sebagai ganti pupuk kimia. Salah satu upaya meningkatkan petani menggunakan pupuk organik adalah dengan memperbanyak jumlah rumah kompos sebagai tempat pengolahan dan pembuatan pupuk organik.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara RE Nainggolan mengungkapkan, upaya pemerintah daerah mendorong petani menggunakan pupuk organik tak lain karena pupuk kimia bersubsidi dirasakan sangat sulit didapat petani. Di sisi lain Nainggolan juga mengakui, harga pupuk kimia non subsidi tidak terjangkau petani.

Ini sudah sesuai arahan Gubernur agar mulai tahun 2009, Pemprov Sumut memperbanyak rumah-rumah kompos. "Sekarang ini kami baru memiliki satu rumah kompos di Simalungun. Untuk tahun-tahun mendatang, APBD Sumut kami prioritaskan untuk memperbanyak pembuatan rumah-rumah kompos," ujar Nainggolan di Medan, Selasa (1/7).

Namun Nainggolan masih belum bisa menyebutkan nilai dalam APBD untuk program memperbanyak rumah-rumah kompos di daerah sentra pertanian. "Sekarang rencananya masih kami godok. Tetapi yang jelas kami punya komitmen untuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk dengan mendorong petani menggunakan pupuk organic," katanya.

Menurut dia, kebutuhan pupuk kimia bersubsidi dari petani akan sangat sulit dipenuhi pemerintah. Pemprov Sumut lanjut Nainggolan, setiap tahun meminta penambahan kuota pupuk bersubsidi. Akan tetapi dia pesimistis pe nambahan kuota pupuk kimia bersubsidi tersebut bisa dipenuhi pemerintah pusat.

Dari pada belum pasti bisa dipenuhi, lebih baik kami mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik. "Untuk itu kami sekarang tengah memprogramkan bagaimana agar di daerah-daerah sentra produksi pertanian, berdiri rumah-rumah kompos," katanya.

Meski mendorong petani menggunakan pupuk organik, Nainggolan menuturkan, Pemprov Sumut tetap mengusahakan pengadaan pupuk kimia bersubsidi. Untuk mengatasi kelangkaan pupuk kimia bersubsidi di beberapa daerah seperti Karo, Deli Serdang, Simalungun hingga wilayah Tapa nuli, Nainggolan mengatakan, Pemprov Sumut telah meminta realokasi pupuk bersubsidi ke beberapa wilayah. Dia mencontohkan, selama ini daerah seperti Karo kata dia permintaan terhadap pupuk bersubsidi sangat tinggi, namun alokasinya sangat kecil.

Sejak dua tahun terakhir, petani di beberapa daerah di Sumut seperti Simalungun hingga wilayah Tapanuli selalu mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran. Menurut salah seorang petani di Tapanuli Utara, M Manalu, petani sudah sangat tergantung menggunakan pupuk kimia karena terikat dengan pedagang. Kondisi ini membuat petani masih cukup sulit beralih menggunakan pupuk organik, meski pupuk kimia bersubsidi langka di pasaran.

Sebelum tanam kami boleh mengambil pupuk di kios mereka, dan bayarnya nanti setelah panen, ujarnya. Dia juga mengatakan, keengganan petani beralih memakai pupuk organik juga karena proses pembuatannya yang memakan tenaga dan waktu yang cukup lama. Sebenarnya kalau hasil rasanya tidak jauh berbeda dengan menggunakan pupuk kimia, katanya.

Nainggolan mengungkapkan, dengan upaya pemerintah memperbanyak rumah-rumah kompos, diharapkan petani bisa terbantu dalam proses pengolahan dan pembuatan pupuk organik. Bagaimana pun juga persoalan kelangkaan pupuk kimia bersubsidi di pasaran bisa teratasi salah satunya jika petani mulai beralih menggunakan organik, katanya.