Bupati di Sumut Diminta Membuat Pabrik Pupuk Organik

MEDAN, SENIN - Bosan dengan kondisi kelangkaan pupuk kimia bersubsidi yang terus terjadi setiap tahunnya, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin memerintahkan bupati dan wali kota untuk mendirikan minimal satu pabrik pupuk organik untuk kebutuhan petani di wilayahnya. Syamsul mengaku menyadari tak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat dan produsen pupuk kimia besar untuk lepas dari masalah kelangkaan pupuk.

Syamsul mengungkapkan, hari Rabu (9/7) nanti dia akan mengumpulkan seluruh Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD se-Sumatera Utara (Sumut) membicarakan persoalan kelangkaan pupuk yang selalu saja terjadi menjelang musim tanam. Nanti saya akan perintahkan bupati dan wali kota agar mendirikan pabrik pupuk organik , minimal satu di wilayahnya. Dengan cara ini kami bisa mengatasi persoalan kelangkaan pupuk, kata Syamsul di Medan, Senin (7/7).

Saat ini Sumut hanya memiliki satu rumah kompos atau tempat pengolahan bahan dasar pupuk organik di Kabupaten Simalungun. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut RE Nainggolan dalam kesempatan terpisah menjanjikan, Pemprov Sumut bakal memperbanyak rumah-rumah kompos di Sumut.

Nainggolan juga menjanjikan APBD Sumut pada tahun-tahun mendatang akan dialokasikan untuk memperbanyak rumah-rumah kompos di sentra pertanian. Hanya saja dia masih belum bisa menyebut berapa besar nil ai APBD untuk memperbanyak rumah kompos di Sumut.

Menurut Syamsul, sudah saatnya petani di Sumut mulai beralih menggunakan pupuk organik. Petani kata Syamsul harus belajar meninggalkan ketergantungan tanaman mereka dengan pupuk kimia. Namun dia mengakui, untuk masa-masa awal tidak mungkin petani sepenuhnya mau menggunakan pupuk organik.

Untuk itu, Pemprov Sumut lanjut dia tetap memperjuangkan penambahan jumlah kuota pupuk bersubsidi. Syamsul juga mengatakan, tengah mempertimbangkan usulan soal realokasi pupuk bersubsidi pada beberapa kabupaten di Sumut. Usulan realokasi ini muncul karena ada kabupaten dengan tingkat kebutuhan pupuk subsidi sangat tinggi seperti Karo, ternyata mendapat jatah yang lebih sedikit dibanding kabupaten lainnya.

Menurut Pelaksana Manajer Pusat Koperasi Kredit Sumut Robinson Bakara, mayoritas anggota koperasi kredit atau credit union (CU) di Sumut masih sangat bergantung dengan pupuk kimia. Ketergantungan ini terjadi karena distributor menciptakan pola ij on dalam penjualan pupuk kimia. Petani diperbolehkan mengambil pupuk terlebih dulu, dan membayarnya setelah panen. Kondisi ini membuat petani sulit untuk melepas ketergantungan dari pupuk kimia, katanya.

Robinson mengungkapkan, diperlukan dukungan pemerintah daerah untuk mendorong penggunaan pupuk organik pada petani. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu me mfasilitasi pemasaran hasil produksi tanaman yang menggunakan pupuk organik.

Selama ini masih ada keraguan pada petani. Kalau mereka menggunakan pupuk organik, bagaimana mereka harus memasarkan hasil pertaniannya. "Hasil produk pertanian yang organik dengan non organik kan juga tidak ada bedanya di pasaran," katanya.