Menhut Bantah Azirwan

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Kehutanan MS Kaban membantah telah menerima uang sebesar Rp 1 miliar seperti yang disebut-sebut dalam persidangan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Penyebutan dirinya dalam sidang itu dinilai merupakan upaya pembunuhan karakter dan fitnah.

”Kalau disebut-sebut dalam pembicaraan telepon, siapa saja bisa disebut-sebut. Saya tak melakukan komunikasi dengan Azirwan,” kata MS Kaban dalam jumpa pers, Selasa (8/7) malam di Jakarta.

Kaban juga mempertanyakan, apakah uang yang disebut-sebut diberikan kepada dirinya itu sudah diberikan atau masih rencana. ”Kalau sudah (diberikan), kepada siapa diberikan. Kapan?” katanya.

Terkait dengan masalah aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Kaban, yang pernah menjadi anggota Komisi IX DPR, mengungkapkan, dirinya tidak tahu-menahu. ”Waktu revisi UU BI dibahas, saya memang anggota Komisi IX. Namun, saya tak ikut dalam pembahasan revisi UU itu,” katanya.

Seperti diberitakan, dalam sidang pengalihfungsian hutan lindung di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, dengan terdakwa Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Azirwan, Senin lalu, sejumlah nama anggota Komisi IV DPR disebut-sebut. Juga muncul ucapan ”Rp 1 miliar di menteri”. Kemarin Kaban menyangkal bahwa menteri yang dimaksud itu adalah dirinya.

Jadi saksi

Empat anggota Komisi IV DPR sampai sekarang masih berstatus saksi. ”Kita lihat sesuai barang buktinya. Kami dalami apa yang bisa dikembangkan. Sekarang mereka masih saksi,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah, Selasa di Kantor KPK.

Keempat anggota DPR itu adalah Wakil Ketua Komisi IV Hilman Indra dari Partai Bulan Bintang dan Syafri Hutahuruk (Partai Golkar). Dua lainnya adalah anggota Komisi IV DPR, yakni Sujud Sirodjudin (Partai Amanat Nasional) dan Azwar Chesputra (Partai Golkar).

Menurut Chandra, KPK sudah beberapa kali memeriksa keempat anggota DPR tersebut terkait adanya dugaan suap yang melibatkan Azirwan dan anggota Komisi IV, Al Amin Nur Nasution. Suap ini diberikan terkait dengan pengalihfungsian hutan lindung seluas 73.000 hektar di Pulau Bintan.

Chandra menuturkan, bukti- bukti sadapan yang dimiliki KPK itu perlu dibuktikan dahulu kebenarannya di pengadilan. ”Jadi, mari kita cermati persidangan kasus ini,” ujarnya.

Guru besar hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indriyanto Seno Adji, menuturkan, kebenaran dari hasil sadapan yang dilakukan KPK perlu dibuktikan di pengadilan. Pembuktian ini antara lain menyangkut pengakuan pihak yang berbicara di sadapan dan pihak yang menyadap.

Namun, sebelum membuktikan kebenaran hasil sadapannya di pengadilan, katanya, hasil sadapan itu dapat dipakai KPK untuk mencari bukti lain.

”Dalam kasus suap-menyuap, bukti ini tidak selamanya harus berupa uang. Janji juga dapat menjadi bukti,” ujarnya. (FER/NWO)