Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Terancam Tertunda

()

JAKARTA, SENIN - Pada tahun 2009 Departemen Pekerjaan Umum membutuhkan dana Rp 58,7 triliun untuk membangun berbagai sarana infrastruktur di seluruh Indonesia. Adapun pagu sementara dari Departemen Keuangan hanya Rp 35,6 triliun.

"Bila kebutuhan dana kami tidak dipenuhi, akan ada pemilahan proyek infrastruktur. Misalnya jalan, hanya akan fungsional belum akan mantap," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Senin (14/7), dalam Rapat Kerja Menteri PU, Menhub, Menteri PDT, dan Kepala BMG dengan Komisi V DPR.

Besarnya anggaran yang dibutuhkan Departemen PU terkait rencana strategis pembangunan infrastruktur, banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia, dan penghematan anggaran APBN PU 2008 sebesar 10 persen.

Tidak terpenuhinya kebutuhan dana PU juga berpeluang menyebabkan tidak terbangunnya Tol Solo-Ngawi-Kertosono, Tol Medan-Kualanamu, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan pada tahun 2009.

Pembangunan 65 menara rusunawa juga berpotensi tidak selesai. Sasaran rencana strategis program air minum juga berpeluang tidak terpenuhi. Padahal, targetnya sebanyak 5.000 liter per detik. Begitu pula penundaan pembangunan jalan dan jembatan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Wacana Pengalihan Penerbangan dari Soekarno-Hatta ke Kertajati, Pengelola BIJB: Kami Siap

Drone MQ-4C Triton AS Seharga Rp 3,5 Triliun Hilang di Selat Hormuz

Penampakan Tumpukan Uang Bak Tembok di Kejagung, Jadi Latar Penyerahan Rp 11,4 Triliun ke Negara

Polisi Jelaskan Kenapa Bayar Pajak Kendaraan Harus Lampirkan KTP

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com