Panglima TNI Peringatkan Soal Korupsi

SURABAYA, JUMAT - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengingatkan prajuritnya bahwa saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin gencar melaksanakan penertiban administrasi di berbagai instansi pemerintah.
     
"Baik itu di ekskutif, yudikatif, bahkan di lembaga legislatif, termasuk di institusi TNI dalam rangka penegakan pemberantasan korupsi," katanya dalam amanat tertulis yang dibacakan Pangarmatim Laksda TNI Lili Supramono pada upacara 17-an di Koarmatim, Surabaya, Kamis (17/7).

Untuk itu Panglima TNI meminta pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat unsur pimpinan di lingkungan TNI harus lebih dioptimalkan lagi untuk mengurangi adanya penyimpangan anggaran sehingga tidak mengganggu kesiapsiagaan operasional satuan.  

"Kita harus terus meningkatkan clean goverment dan good goverance serta melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik, benar, bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik pada tingkat satuan terendah sampai tingkat Mabes TNI," ujarnya.

Pada upacara yang diikuti 2.631 prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) itu Panglima TNI juga mengingatkan bahwa tahun 2008/2009 merupakan tahun politik yang sarat dengan agenda dan aktivitas politik.  

"Pemberlakuan masa kampanye panjang yang dimulai 12 Juli 2008 sampai dengan  5 April 2009 dan dengan jumlah 34 partai politik nasional akan semakin meningkatkan situasi secara signifikan," katanya. Apabila peningkatan suhu politik tersebut tidak disikapi dan dikelola dengan baik, katanya, maka akan dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.

"Sebagai bagian dari komponen bangsa, dalam fungsi, peran, dan tugas pokoknya pada operasi militer selain perang, yaitu membantu kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, TNI berkewajiban untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional dalam rangka mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang akan terjadi," katanya.

Untuk itu, Panglima TNI berharap seluruh perwira lebih meningkatkan deteksi dan cegah dini terhadap setiap perkembangan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.