KAP Bisa Periksa Laporan Keuangan Daerah

()

JAKARTA, RABU - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan sedang membuat aturan yang memungkinkan Kantor Akuntan Publik (KAP) bisa memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah.

"Saat ini BPK tengah menyiapkan surat keputusan BPK yang memungkinkan pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) oleh KPA, terutama untuk LKPD tingkat kabupaten dan kotamadya," kata Anwar di sela konferensi sektor publik di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu.

Menurut Anwar, BPK tidak mungkin memeriksa semua entitas yang ada karena banyaknya yang di periksa BPK. Saat ini setidaknya terdapat 480 entitas LKPD. (C10-08)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Israel Giliran Tembaki Konvoi UNIFIL Italia, Roma Langsung Panggil Dubes Israel

Bahlil Sebut Akan Ada Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi, Sedang Hitung Ulang dengan Pertamina

Iran Ancam Akhiri Gencatan Senjata jika Israel Tetap Serang Lebanon

Cara Promotor Yakinkan Patrick Kluivert Kembali ke Indonesia

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com