JAKARTA, JUMAT- Tambang batu bara dan minyak bumi merupakan sumber konflik dan pertentangan antardaerah di masa mendatang. Ini ditekankan karena saat ini saja sudah muncul bibit-bibit pertentangan itu antara satu daerah penghasil dan daerah penghasil yang lain, antara lain dalam bentuk kecemburuan akibat kecilnya penerimaan tambang dibanding daerah lain.
"Dulu orang Aceh sudah mulai berteriak karena masalah ini. Sekarang, orang Riau pun sudah mulai mempertanyakannya. Ini masalah serius," ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution di Jakarta, Jumat (25/7) saat berbicara di depan pejabat teras BPK dalam Rapat Kerja Pelaksana BPK.
Atas dasar itu, BPK akan melakukan audit investigasi secara khusus pada sektor pertambangan batu bara dan minyak bumi pada tahun 2008 ini. Audit tersebut diharapkan bisa menghasilkan laporan lengkap mengenai jumlah penerimaan pertambangan yang layak dan sesuai dengan kenaikan harga komoditas dunia yang terjadi saat ini.
"Saat ini, baik sektor batu bara atau minyak bumi sama-sama booming (berkembang pesat) karena kenaikan harga di pasar dunia. Tetapi kok kenapa penerimaan negara tetap saja kecil dari pertambangan itu," ujarnya.
Anwar mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak sekali permintaan dari pemerintah daerah yang menginginkan pembagian hasil dari sektor pertambangan yang ada di wilayahnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang