Fajroel Maju Capres Lewat Jalur Independen

JAKARTA, JUMAT- Besarnya persentase golongan putih (goput) dalam serangkaian pilkada gubernur, bupati dan walikota menjadi alasan aktivis mahasiswa tahun 1979 yang kini Direktur Pedoman Indonesia Fajroel Rahman untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) dari jalur independen.

"Golput begitu besar. Karena itu, calon independen bisa menjadi alternatif," katanya di gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (25/7). 

Dia mengemukakan, pencalonannya sebagai presiden dari jalur independen untuk membayar utang sejarah generasi aktivis tahun 1979. Sebagai aktivis, dia pernah dibuang ke Nusakambangan selama tiga tahun. 

Dia mengemukakan, capres dari jalur independen memang belum dimungkinkan dalam konstitusi, tetapi kalau MPR memiliki kemauan, ketentuan seperti itu bisa saja diamandemen. Tetapi yang terpenting dari tekadnya maju dari jalur independen untuk memacu kalangan muda mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presdien pada Pemilu 2009.

Tokoh-tokoh dunia yang mampu membawa bangsanya menjadi besar berasal dari kalangan muda yang punya energi besar, semangat membara dan bertindak cepat saat merespon persoalan bangsa. "Soekarno berusia 44 tahun, Pak Harto 45 tahun, bahkan Clinton 44 tahun, sedangkan Obama 44 tahun," katanya.

Namun dia menyayangkan, meski mulai memimpin pada usia muda, Soekarno dan Pak Harto gagal melakukan regenerasi kepemimpinan. Keduanya justru berkuasa terlalu lama.

"Mestinya, berdasarkan pengalaman para pemimpin dunia yang berhasil membesarnya bangsanya, regenerasi pemimpin nasional itu terjadi pada usia 40-an tahun hingga 55 tahun. Soekarno dan Pak Harto tak berhasil melakukan hal itu karena ingin berkuasa terus," katanya.

Dia mengemukakan, pemimpin akan nasib bangsa harus benar-benar diwujudkan dan jangan hanya slogan. Dia menyayangkan, Indosat dan ladang gas Tangguh dijual justru pada saat Megawati menjadi presiden.

Dia menyatakan, jika pemimpin muda terpilih sebagai pimpinan nasional pada Pemilu 2009, harus melakukan langkah progresif. Sasarannya adalah mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

"Utang 1.300 triliun yang ditinggalkan Pak Harto selama berkuasa, ketika itu Golkar memberikan dukungan kepada pemerintahan, jangan dibayar. Kita harus berani tolak bayar utang itu," katanya.

Komisi yang dibentuk oleh pemerintah Philipina mampu mengembalikan kekayaan Marcos sebesar Rp30 triliun. Pemimpin muda lainnya juga mampu menjalankan pemerintahan dengan program yang progresif untuk mengatasi masalah. Pemimpin-pemimpin berusia tua terlalu lamban.

"Obama menunjukkan langkah progresif dengan akan menarik pasukan dari Irak. Soekarno punya program progresif, tetapi tetalu lama berkuasa," katanya.