42 Persen Pembiayaan MRT Ditanggung Pemerintah

JAKARTA, MINGGU - Pembangunan subway sebagai alat transportasi massa yang cepat (MRT) di Jakarta rencananya akan dibiayai pinjaman lunak dari Pemerintah Jepang. Sebesar 42 persen dari pinjaman itu akan menjadi beban pemerintah pusat. Sementara itu, sebesar 58 persen akan diteruspinjamkan ke Pemda DKI, kata Deputi Kemeneg PPN/Bappenas Bidang Sarana Prasarana Deddy S Priyatna di Jakarta.
    
Ia mengatakan, besar pinjaman itu sendiri belum ditentukan karena menunggu hasil kajian detail engineering design yang baru akan ditandatangani kontrak tendernya pada akhir bulan ini. "Didesain dulu. Nah, rencananya, desain itu selesai dalam dua tahun atau pada sekitar awal 2010. Pada 2010 baru jalan pembangunan fisiknya," ujarnya.
    
Menurutnya, pemerintah menargetkan subway akan bisa terealisasi pada 2014 dengan pembangunan tahap pertama untuk jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas dan tahap kedua nantinya untuk jalur Dukuh Atas-Kota. "Tapi, kita ingin mempercepat karena pekerjaan ini di dalam kota sehingga bisa dibayangkan dari Lebak Bulus pasti macet," katanya.
    
Sementara itu, untuk operasional subway, katanya, Pemda DKI Jakarta harus membentuk PT MRT—99 persen sahamnya akan dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dan 1 persen oleh Departemen Perhubungan.