PMB Rekomendasikan 13 Nama Capres

Kompas.com - 27/07/2008, 14:20 WIB

JAKARTA, MINGGU - Partai Matahari Bangsa (PMB) merekomendasikan 13 tokoh nasional yang dianggap layak untuk dicalonkan sebagai presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009.
    
Rekomendasi nama 13 tokoh yang berpeluang masuk bursa kepemimpinan nasional tersebut merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta, Minggu (27/7).
    
Ketiga belas tokoh tersebut adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PMB Imam Addaruqutni, mantan Ketua Umum PP Muhammdiyah M Amien Rais, Mensesneg Hatta Radjasa, mantan Menteri Agama Malik Fajar, dan Ketua PP Aisyiah Chamamah Suratmo.
    
Selain itu, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, tokoh muda Muhammadiyah Jefrie Geovanie, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashiddiqie, mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Hajriyanto Y Tohari, dan Kapolri Sutanto.
    
Seusai menutup Rapimnas, Ketua Umum PMB Imam Addaruqutni mengatakan, pihaknya akan terus mengamati dan memonitor perkembangan ke-13 tokoh tersebut di masyarakat. "Nama-nama tersebut nantinya diharapkan akan mengerucut menjadi satu nama menjelang Pilpres 2009," katanya yang didampingi Sekjen Ahmad Rofiq dan jajaran pengurus PMB lainnya.
    
Imam menambahkan, masih ada waktu sekitar setahun untuk memproses ke-13 nama tersebut hingga mengerucut menjadi satu nama. "Kita punya formulanya, kemungkinan konvensi atau pemilu raya di kalangan intern PMB juga bisa. Peluang lewat konvensi 80-90 persen. Namun, yang jelas, kita akan jalin komunikasi intensif dengan 13 tokoh itu," katanya.
    
Mengenai tidak masuknya nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla di antara 13 nama itu, Imam mengatakan, para peserta Rapimnas menginginkan pemimpin nasional alternatif yang mampu membawa perubahan.
    
Menurutnya, PMB ingin agar masyarakat tidak terjebak pada polarisasi terhadap satu figur sehingga masyarakat perlu dihadapkan pada pilihan alternatif. "Sri Sultan memiliki hubungan historis dengan Muhammadiyah karena pendiri Muhammadiyah, yakni KH Ahmad Dahlan, pernah menjadi rujukan keraton, sedangkan Kapolri Jenderal Pol Sutanto dianggap memegang peranan penting dalam masalah keamanan," katanya.
    
Ketika ditanya masuknya nama Amien Rais, Imam mengatakan, Amien termasuk tokoh populer dan tokoh reformasi sehingga meski berbeda pendapat tetapi PMB tidak bermusuhan dan menganggap sebagai tokoh nasional yang masih "gemerlap". "Apalagi di partainya yang lama (PAN), beliau tidak lagi disebut-sebut sebagai capres," katanya.
    
Rapimnas PMB itu juga menargetkan mendapatkan sebanyak 1.700.000 kader dan berupaya memperoleh suara sebesar 7 persen pada Pemilu 2009. "Kita akan berusaha melewati perolehan suara ataupun kursi di DPR sebesar 7 persen. Kalau bisa dapat 10 persen kursi di DPR alhamdulillah, tetapi target kita adalah lolos ketentuan electoral threshold dan parliamentary threshold," kata Imam.
    
Rapimnas PMB yang berlangsung 25-27 Juli itu merupakan yang pertama kali sejak ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau