Jangan Gunakan Isu Mayoritas untuk Ketidakadilan

JAKARTA, SELASA-Mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia yang juga Ketua DPP Partai Demokrat, Dr Anas Urbaningrum mengimbau agar jangan lagi menggunakan isu mayoritas untuk berlaku tidak adil. "Mayoritas dan minoritas harus hidup berdampingan secara tulus, damai, harmoni, saling menghormati, serta jauh dari sikap semena-mena," katanya di Jakarta, Senin (28/7) malam.

Anas mengungkapkan hal ini menanggapi pernyataan Walikota Jakarta Timur, Murdani, yang menyatakan bahwa warga minoritas harus menyadari keberadaannya terkait dengan bentrokan fisik antara sejumlah warga Kampus Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (Setia) kontra warga sekitar di Kampung Pulo, Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, pada Jumat (25/7) malam lalu.

Ia kemudian kembali menekankan, agar mayoritas dan minoritas harus hidup berdampingan secara tulus, damai, harmoni, saling menghormati serta jauh dari sikap semena-mena. "Isu mayoritas tidak boleh digunakan untuk berlaku tidak adil. Jalan damai harus diutamakan untuk menyelesaikan setiap perselisihan di tengah masyarakat," ujar Anas.

Anas mengingatkan, kekerasan tidak pernah mendatangkan solusi apa pun juga. "Bahkan, selalu melahirkan masalah ikutan dan memperparah persoalan," katanya.
    
Hampir senada dengan itu, mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2003-2005, Hasanuddin, menyatakan, tidak perlu lagi ada pandangan mayoritas atau minoritas sebagai dasar atas suatu pengambilan kebijakan publik. "Karena, hak warga Negara di mana pun secara konstitusional sama. Makanya, stop segala bentuk diskriminasi," katanya.

Hasanuddin menilai, kejadian di Jakarta Timur (Jaktim) itu patut kita sesalkan. "Dan penting untuk mengingatkan semua pihak untuk mengedepankan pikiran-pikiran sehat, dan tidak justru mengeluarkan statement-statement yang tidak sepatutnya," katanya, masing mengkritisi pernyataan Walikota Jakarta Timur tadi.

Ia kembali mengingatkan, hak warga negara di mana pun secara konstitusional sama. "Makanya, tidak perlu lagi ada pandangan mayoritas atau minoritas sebagai dasar suatu pengambilan kebijakan publik," tegasnya. Apa pun alasannya, menurutnya, stop segala bentuk diskriminasi dan tegakkan hukum dengan adil. "itu kuncinya. Kalau ada pejabat yang tidak bisa berlaku adil, sebaiknya berhenti saja jadi pejabat," kata Hasanuddin lagi.