JAKARTA, SELASA - Tokoh masyarakat seharusnya berperan ikut membantu mendinginkan pertikaian warga di Kampung Pulo, Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dengan pihak Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (Setia).
"Semua pihak harus kembali ke semangat kebhinnekaan. Tidak perlu ada lagi klaim mayoritas di mana pun," ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Imam Anshori Saleh, di Jakarta, Senin (28/7) malam.
Imam dan sejumlah anggota Dewan juga menyesalkan adanya pihak-pihak yang mencoba memanas-manasi situasi. "Mohon para tokoh masyarakat, terutama dari kedua kelompok yang bertikai, hendaknya membantu mendinginkan warga masing-masing," ujarnya.
Di negara yang berdasarkan Pancasila, kata Imam, tidak perlu ada diskriminasi. "Semua WNI harus merasa aman dan terayomi di seluruh wilayah NKRI. Tidak ada yang merasa lebih berhak atas satu wilayah," tandas Imam.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi III DPR, Gayus Lumbuun, mengingatkan, kasus kekerasan terhadap Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (Setia) harus dapat segera diatasi Pemda DKI Jakarta dan jajaran aparat keamanannya. "Pemda harus bisa memberikan jaminan keamanan dan ketertiban dengan tidak melakukan pembiaran terhadap kelompok minoritas agama, apalagi dengan mengumbar statement (oleh Wali Kota Jakarta Timur) yang bersifat provokatif," ujarnya.
Gayus Lumbuun yang juga Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, ujarnya, mengingatkan agar semua komponen masyarakat, terlebih para pemimpin formal ataupun informal, jangan lagi berperilaku di luar prinsip persamaan hak di negara hukum ini.
Sebelumnya, kepada pers, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Damai Sejahtera, Arisman Zagota, meminta semua pihak harus berpikir jernih dalam menyikapi persoalan warga Kampung Pulo versus Kampus "Setia". "Marilah berpikir jernih karena mereka (mahasiswa Setia) bukan (pelaku) kriminal. Masyarakat harusnya bisa saling menghargai," ujarnya.
Ia juga menyesalkan pernyataan Wali Kota Jakarta Timur Murdani yang menyatakan warga minoritas harus menyadari keberadaannya. "Wali kota harus klarifikasi karena ini menyinggung rasa kebangsaan," tuturnya.
Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Timur Murdani menyatakan bahwa warga minoritas harus menyadari keberadaannya terkait dengan bentrokan fisik di Pinang Ranti.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang