Timnas Setnet Mulai Bekerja Tahun ini

JAKARTA, SELASA - Timnas Setnet yang dikoordinatori oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) akan dijadwalkan mulai bekerja tak lebih dari tahun ini. Demikian dikatakan Dirjen Perikanan Tangkap Ali Supardan kepada Kompas.com seusai menghadiri seminar internasional tentang Pengembangan Alat Tangkap Ikan Setnet di Hotel Arayaduta, Jakarta, Selasa (29/7).

"Saya berharap bulan Agustus nanti sudah bisa diresmikan timnas tersebut, karena kita sudah siapkan semua roadmap, program dan personelnya, tinggal launch aja," tuturnya. Alat tangkap ikan setnet, dikatakan Ali, menjadi alternatif solusi untuk mengatasi nelayan yang tidak bisa melaut karena harga BBM yang tinggi. "Dari segi kualitas hasil ikan juga lebih fresh karena ikan masih hidup saat ditangkap. Selain tak perlu bahan bakar, alat ini juga tidak merusak ekosistem laut yang artinya lebih ramah lingkungan," ujarnya.

Keunggulan lain, dikatakan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Indra Jaya, masyarakat nelayan juga dapat lebih diberdayakan."Karena di beberapa daerah yang telah diujicoba seperti Bone, Kepulauan Raja Ampat dan Bengkulu, mereka sedang merintis seperti yang dilakukan Jepang yakni mereka mengusahakan dana bersama untuk pembuatan alat, hasilnya pun dinikmati bersama," ujarnya.Yang perlu digarisbawahi, kata Indra, pengembangan jaring setnet ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang saja.

"Masyarakat pesisir yang harus membangun dengan dana mereka, mesti ada bantuan dari stakeholder tapi tidak dominan, karena partisipasi merekai itulah yang perlu dikembangkan," tuturnya. Pengembangan teknologi ini di Indonesia, menurut Indra, dapat menjangkau pemasangan jaring setnet hingga kedalaman 50 meter dan panjangnya bisa ratusan meter di sepanjang pesisir laut.

"Persoalan yang dihadapi saat ini, kami sedang mengembangkan teknologi yang lebih akurat untuk menghitung kecepatan arus laut di lokasi yang akan dipasang jaring dan pola migrasi ikan," katanya.Teknologi alat tangkap ini, kata Indra, diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk menjawab persoalan nelayan di seluruh Indonesia yang kesulitan melaut karena harga BBM yang melambung.