JAKARTA, SENIN - Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi yang akan digelar pada tahun 2009 mendatang diperkirakan akan membengkak hingga 40 persen. Pada Pemilu 2004, jumlah golput 'hanya' mencapai 20 persen.
Hal ini di ungkapkan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif usai konferensi pers mengenai Survei Nasional "Pandangan Masyarakat mengenai Kepemimpinan Nasional dan Partai Politik" di Grand Melia, Jakarta, Senin (4/8).
"Memang berdasar survei tentang Pilpres 2009, masih ada sekitar 28,8 persen responden yang tidak menyebutkan nama figur capres yang dipilih, sedangkan untuk cawapres, sebanyak 55,38 persen yang tidak menyebut nama kandidat," kata Yudi.
Menurutnya, kondisi menunjukkan masyarakat kita tidak peduli pada persoalan politik, termasuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan suara. "Survei ini respondennya tersebar di 33 provinsi dengan prosentase responden 55 persen di pedesaan dan 45 persen di perkotaan. Jelas terlihat kalau masyarakat tidak lagi melihat partisipasi politik itu hal yang signifikan mempengaruhi kehidupan mereka," kata Yudi.
Ia menambahkan bagi masyarakat kita mungkin lebih baik bekerja membanting tulang daripada memberi suara di TPS-TPS. "Karena mereka lebih memikirkan persoalan yang langung berdampak pada hidup mereka seperti pangan, pekerjaan yang masih belum bisa dipenuhi pemerintah sekarang," katanya.
Selain itu, berdasar survei ini persepsi responden terhadap rumah tangga juga meningkat. "Jenis pengeluaran untuk makanan pokok termasuk pengeluaran kategori berat dinyatakan oleh 86,0 responden sedangkan survei sebelumnya hanya mencatat 45,5 persen," jelasnya.
Hasil survei tersebut untuk menilai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY-JK dengan menyebutkan delapan jenis pengeluaran yang dinilai berat atau ringan seperti makanan pokok, pakaian, sandang, perumahan, belanja energi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan sosial.
Selain makanan pokok, pengeluaran untuk belanja energi, perumahan dan transportasi masih dinyatakan berat oleh responden yang mengikuti polling putaran kedua tersebut. "Kepercayaan masyarakat terhadap citra pemerintah bisa terus merosot bila kinerja pemerintah tidak menunjukkan kemajuan. Bahkan angka golput akan lebih tinggi dari prediksi 40 persen bila kondisi pemerintahan dan wakil rakyat tidak lagi dipercaya oleh masyarakat," tandasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang