Soal Capres 'PhD', Tifatul Dituding Tak Proporsional
JAKARTA, SELASA - Presiden Partai Keadilan Sejehtera (PKS) Tifatul Sembiring kembali membuat manuver. Saat menjadi jurkam di lapangan Gasibu Bandung, Senin (4/8) kemarin Tifatul mengungkapkan, selain berumur 'balita' capres yang akan diusung bertitel Doctor of Philosophy alias PhD. Pernyataan Tifatul Sembiring langsung ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, Selasa (5/8) sebagai pernyataan yang tidak proposional.
"Pak Tifatul itu berbicara tidak proporsional. Menjadi seorang pemimpin itu, adalah yang dianggap mampu menjadi pemimpin, bukan didasari atas gelar akademik. Kalau gelarnya tinggi, tapi tidak bisa memimpin bagaimana?" tanya Qodari.
Ia kemudian mencontohkan, Amerika Serikat yang berhasil menerapkan sistem demokrasi dalam membangun negaranya, sama sekali tidak mencantumkan gelar akademik seseorang untuk dianggap layak atau tidak sebagai calon pemimpinnya. Gelar akademik, tegasnya, bukanlah gelar yang kemudian menjadi prasarat sebagai calon pemimpin.
"Barack Obama saja, titelnya bukan PhD. Silahkan dicek. Masyarakat Amerika menilainya, bukan karena gelarnya, tapi dianggap figur yang bisa memimpin," kata Qodari.
"Capres itu adalah mencari seorang figur pemimpin, bukan mencari figur yang bertitel. Kalau bertitel tapi tak bisa mimpin, kasihan rakyatnya. Titel S3 atau apa, itu gelar akademik bukan gelar seorang pemimpin," katanya lagi.
Politisi muda ini kemudian juga mengkritisi banyaknya partai politik yang seakan sulit mencari calon wakil rakyatnya untuk Pemilu legislatif mendatang. Qodari menilai, hal ini disebabkan karena banyak bermunculan partai politik karbitan yang sebetulnya belum siap merekrut orang-orang yang ahli berpolitik.
"Banyak kader karbitan saat ini sehingga sulit untuk mencari caleg. Mencari pengurus saja susah, apalagi mencari calon anggota legislatif. Sehingga dengan jalan pintas banyak figur-figur artis yang kemudian dicalonkan, tapi belum tentu mampu menjadi wakil rakyat. Artis kemudian dijadikan dopping bagi partai politik," ujarnya. (Persda Network/yat)
