Kebijakan Migas Tak Konsisten, Harus Dibahas Pansus

JAKARTA, KAMIS - Kebijakan minyak dan gas (migas) dalam negeri yang konsisten diusulkan sebagai salah satu agenda yang dibahas dalam Pansus Hak Angket BBM DPR RI untuk dimasukkan dalam program kerja. Hal itu dikatakan anggota pansus dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy di sela rapat tim kecil pansus yang digelar terbuka dan diikuti oleh berbagai media massa di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (7/8).

Dikatakannya, pengelolaan APBN yang berpengaruh pada kebijakan migas juga perlu dikerucutkan dalam agenda program kerja yang akan dibahas 15 Agustus nanti. "Agenda lain yang perlu digagas yakni sektor hulu migas yang mengurusi produksi lifting, cost recovery dan perjanjian kontrak. Kedua, sektor hilir migas terkait dengan kebijakan kilang minyak, pengadaan harga minyak, pengelolaan subsidi termasuk tidak ada naskah akademisnya selama ini," kata Tjatur.

Tjatur menambahakan kebijakan energi nasional terkait kesalahan pada pengelolaan alokasi sumber energi harus dipertanggungjawabkan oleh pengampu kebijakan. "Ini yang harus diperbaiki dan ditelusuri oleh pansus kalau ada kesalahan pengelolaan, karena menyebabkan kerugian negara ratusan triliun rupiah," katanya.

Usulan Tjatur tersebut telah disampaikan dalam rapat secara langsung kepada Ketua Pansus Hak Angket BBM Zulkifli Hasan untuk ditampung dan diputuskan dalam rapat pleno 15 Agustus nanti. Sedangkan menurut wakil ketua pansus Sutan Bhatoegana dari Fraksi Partai Demokrat, rapat pansus memang sifatnya terbuka, tetapi wartawan yang mengikuti rapat harus bisa mempersepsi esensi rapat.

"Yah, sepertinya kok pansus ini bisa menyelesaikan semuanya. Jangan berharap terlalu besar pada pansus ini, tapi yang jelas kami berusaha sebaik yang kami bisa," katanya seusai rapat kepada beberapa wartawan sambil bercanda.