PKB, Partai dengan Konflik Terlama di Dunia

Kompas.com - 08/08/2008, 15:18 WIB

JAKARTA, JUMAT - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Effendy Choirie, biasa disapa Gus Coi, secara jujur mengakui konflik internal partainya yang menyita waktu lama bisa dicatat dalam sejarah. Dalam sejarah partai politik di mana pun di dunia ini, PKB adalah partai politik yang paling lama berkonflik.
 
"Nah, apakah kehidupan (konflik) ini harus dipertahankan terus? Proses pendewasaan harus ada, apakah hidup terus dengan berkonflik? Tidak ada partai yang terus berkonflik kemudian akan menjadi besar," kata Gus Coi dalam diskusi yang diadakan di Gedung DPR, Jumat (8/8).
 
"Sekarang sudah musim kampanye, tapi kita belum kampanye. Capek berkonflik terus, makanya saya berinisiatif sendiri karena saya merasa PKB di dunia ini partai paling lama berkonflik," katanya.
 
Kini, PKB yang didirikan berdasar aspirasi para kaum nahdliyin ini sudah berumur 10 tahun, didirikan pada 23 Juli 1998. Dalam perjalanannya, conflict interest di internal partai ini terus ada hingga saat ini. Almarhum Matori Abdul Jalil adalah korban pertama, kemudian Ali Sihab dan Cak Anam sampai dengan konflik yang terakhir ini.
 
Konflik yang terakhir ini, Gus Dur, menurut versi Yenny Wahid kepada para wartawan beberapa waktu lalu, seakan sengaja dikucilkan oleh pemerintah. Yenny mengibaratkan posisi Gus Dur sama seperti Megawati dikucilkan saat Orde Baru berkuasa.
 
Gus Coi tidak sepakat akhir dari konflik yang terjadi sekarang ini sudah tidak lagi memberi tempat bagi Gus Dur. Dalam putusan hukum, jelasnya, sama sekali tidak mengakui dua kubu yang berseteru, baik MLB Parung maupun MLB Ancol. Hukum meminta kepada semua yang berkonflik untuk kembali kepada hasil muktamar Semarang (2005).
 
"Jadi, Gus Dur tetap sebagai Ketua Dewan Syuro PKB berdasar hasil keputusan muktamar Semarang. Inilah akhir dari konflik menurut hukum. Suka tidak suka, manis tidak manis, dalam proses politik ujung-ujungnya adalah menghormati proses hukum," Gus Coi menegaskan.
 
"Inilah faktanya, kalau tidak suka buat apa berdemokrasi. Dan saya bukan ambil formulir caleg Ancol, tapi berdasar hukum yang ada. Meski memang aroma Ancol (MLB Ancol) memang masih ada. Tidak ada yang dikatakan lompat pagar karena ketua dewan syuronya tetap Gus Dur," katanya lagi.
 
 Pengamat politik Fachry Ali mengakui, PKB adalah partai paling lama berkonflik sehingga mengundang campur tangan pihak luar. Ia menilai, akhir dari konflik ini terkesan ada upaya untuk menyingkirkan Gus Dur dari panggung politik. "Apalagi dalam putusan MA menyebutkan bahwa kepengurusan dikembalikan pada Muhaimin Iskandar dan Lukman Edi. Tanpa menyebut Gus Dur," kata Fachri.
 
Menurutnya, bila posisi Gus Dur menjadi tidak jelas, maka ini akan mengancam PKB pada Pemilu 2009 mendatang. (Persda Network/yat)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau