Penunggakan Royalti Hanya Puncak Gunung Es

JAKARTA,SELASA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai penunggakan royalti oleh beberapa perusahaan tambang batu bara hanyalah puncak gunung es dari kisruh regulasi pertambangan di Indonesia. Oleh karena itu, Koordinator Nasional Jatam Siti Maimunah mengatakan kebijakan pencekalan yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan bermasalah tersebut tidaklah cukup.

"Mencekal nggak akan ngefek (memberikan efek) karena banyak dari mereka yang juga sudah pensiun. Yang ada, pemerinta harusnya mengerahkan aparat untuk menutup dan memberhentikan perusahaan-perusahhaan tersebut," ujar Maimunah dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (12/8).

Begitu banyak permasalahan yang belum diselesaikan oleh perusahaan-perusahaan tambang batu bara tersebut. Walhi mencatat PT Kideco Jaya yang bermasalah dalam hal tunggakan royalti ternyata juga belum membayar jaminan reklamasi sebesar 2 juta dollar AS. Sedangkan PT Arutmin belum membayarkan penggantian lahan seluas 13.000 hektar di Kalsel. "Bahkan audit BPK menunjukkan kualitas air di daerah Arutmin dan Kideco tidak penuhi standar," ujar Pengkampanye Tambang Walhi Pius Ginting pada kesempatan yang sama.

Kontrak Karya Pertambangan Melemahkan Maimunah menambahkan bahwa bentuk Kontrak Karya Pertambangan baik KKB maupun PKP2B menempatkan pemerintah pada posisi dilematis. Kontrakor memiliki kedudukan yang secerajat dengan pemerintah selaku prinsipal dalam kontrak. Hal ini menyebabkan kontrol pemerintah atas kegiatan pertambangan menjadi sangat lemah.

Akhirnya, perusahaan selalu sembunyi di balik aturan kontrak setiap kali dimintai pertanggungjawaban atas kelakuan buruknya. Menurut Maimunah, hal ini harusnya sudah menjadi pengalaman berharga pemerintah misalnya dalam kasus larangan kegiatan tambang di areal hutan lindung atau kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya