Fauzi Bowo Akui Pemprov DKI Belum Bebas Pungli

Kompas.com - 12/08/2008, 15:33 WIB

Laporan Wartawan Warta Kota Ika Chandra Viyatakarti

JAKARTA, SELASA - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyambut baik kunjungan yang dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Balai Kota, Selasa (12/8) siang. KPK yang menyoroti maraknya pungutan liar (pungli) pada layanan publik di Pemprov merupakan jalan menuju ke terbentuknya layanan birokrasi yang bersih.

Usai pertemuan tertutup dengan Ketua KPK Antasari Azhar, Fauzi mengakui bahwa pemerintahan yang dipimpinnya belum sepenuhnya bersih dan memenuhi kriteria layanan good and clean governance. Tapi ia buru-buru berjanji bahwa sistem tersbut akan segera diperbaiki, sehingga menjadi lebih efisien.

"Sekarang kita sudah mulai pengumuman lelang pekerjaan dan jasa melalui internet. Saya juga sudah minta kepala Bappeda agar APBD kita bisa diakses secara online. Itu salah satunya," ujar Fauzi.

Menurut Fauzi,  kunjungan dan sosialisasi KPK kepada jajaran unit kerja di lingkungan Pemprov DKI itu sangat positif. Setidaknya hal tersebut dapat menjadi dasar pengetahuan dan pegangan bagi pelaksana anggaran daerah untuk bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. "Nggak perlu takut kalau kita ikut aturan," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau