UU Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Berlaku 2009

()

JAKARTA,SELASA - Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo optimistis kebijakan terpadu tentang lalu lintas dan transportasi dalam UU Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) akan dapat diberlakukan tahun depan meski saat ini prosesnya terkendala masa reses DPR RI."Kita coba tinggal beberapa instruksi saja. Insya Allah bisa diterapkan tahun depan," ujar Mardiasmo di Jakarta, Selasa (12/8).

Dalam UU PDRD, semua kebijakan yang mengarah untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan untuk mengurangi konsumsi BBM telah diusulkan, antara lain pengenaan pajak terhadap kendaraan bermotor, BPKB, pajak bahan bakar, dan juga pajak parkir, meliputi masing-masing tarifnya, termasuk Electronic Road Pricing (ERP). "Selama ini sudah ada pajak parkir, semua akan dibahas dlm UU PDRD bersama DPR," ujar Mardiasmo.

Menurut Mardiasmo, pihaknya belum mengetahui besarnya potensi penghematan konsumsi BBM setelah ketentuan UU PDRD hingga Mass Rapid Transit (MRT) diberlakukan karena belum menghitungnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Netanyahu Kena "Amuk" Usai AS-Iran Gencatan Senjata, Perang Diklaim Gagal Total

Nelayan Lombok Temukan Drone Bawah Laut China, Australia Pantau Ketat

Kepala BGN Ungkap Urgensi Beli 21.800 Motor Listrik untuk Kepala SPPG

Trump Ngamuk CNN Beritakan Klaim Iran Menang Perang, Desak Permintaan Maaf

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com