Palestina Punya Ide Miliki KTP Israel

CAIRO, RABU - Ketua tim perunding Palestina, Ahmed Qorei, mengatakan, Palestina kemungkinan bisa menuntut solusi satu negara untuk dua bangsa jika Israel terus menolak mundur dari perbatasan tahun 1967.

”Pemimpin Palestina kini bekerja untuk berdirinya negara Palestina di atas tanah tahun 1967. Namun, jika Israel menolak mundur dari perbatasan tahun 1967, tertutup kemungkinan Palestina akhirnya terpaksa meminta kartu penduduk Israel dan menuntut solusi satu negara untuk dua bangsa,” lanjut Qorei.

Qorei mengungkapkan ide tersebut dalam pertemuan tertutup dengan para anggota dan simpatisan faksi Fatah hari Minggu (10/8) di Ramallah, Tepi Barat.

Qorei mengakui, perundingan damai dengan Israel buntu. Perundingan damai Israel-Palestina yang digelar sejak konferensi di Annapolis pada akhir tahun lalu tidak mengalami kemajuan, terutama tentang isu kota Jerusalem dan nasib pengungsi Palestina.

Pupus

Qorei menambahkan, peluang mewujudkan inisiatif damai Presiden AS George W Bush tentang solusi dua negara pada akhir tahun ini sudah pupus. Bulan lalu Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengumumkan berniat mundur lantaran terbelit kasus korupsi.

Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak, Kamis pekan lalu, menyatakan tidak yakin kesepakatan damai Israel-Palestina bisa dicapai akhir tahun ini.

Belum ada reaksi resmi dari Israel tentang ide Qorei. Namun, selama ini Israel selalu menolak inisiatif solusi satu negara untuk dua bangsa. Menurut pandangan Israel, menampung jutaan warga Palestina akan mengancam Israel yang berpenduduk mayoritas Yahudi.

Seperti dimaklumi, pertumbuhan penduduk Arab jauh lebih tinggi daripada penduduk Yahudi di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Israel. Diramalkan, penduduk Arab akan menjadi mayoritas dalam 20 tahun mendatang di tiga wilayah itu.

Mantan Ketua Knesset (parlemen Israel) Abraham Burg dalam sebuah acara ceramah di kota Baqa, wilayah Israel pertengahan, Juni lalu, juga mengatakan, solusi dua negara untuk Israel dan Palestina sangat sulit menjadi kenyataan. Wilayah sempit itu tidak mampu menampung dua negara. Menurut dia, solusi ideal bagi Israel dan Palestina adalah membentuk satu negara federal untuk dua bangsa.(MTH)