Gakin Bisa Memperoleh Raskin Di Warung Desa

BANDAR LAMPUNG, KAMIS - Pendistribusian beras untuk masyarakat miskin atau raskin dinilai membebani rumah tangga miskin. Selain harus membayar terlebih dahulu supaya beras dari Perum Bulog didistribusikan, mereka masih harus membayar lebih mahal. Pembentukan warung desa menjadi cara alternatif untuk menyelesaikan masalah.

Asisten II Pemkot Bandar Lampung Darwin Djafri, Kamis (14/8) usai penandatanganan kerja sama antara Pemkot Bandar Lampung mewakili dua kecamatan yang menjadi lokasi contoh warung desa, Perum Bulog Divre Lampung, serta Lembaga Penelitian Universitas Lampung mengatakan, dengan cara lama, setiap rumah tangga miskin (RTM) harus membayar lebih dahulu jatah untuk satu bulan. Sehingga, apabila satu RTM mendapat jatah 15 kilogram per bulan, dengan harga pembelian Rp 1.600 per kilogram, mereka harus menyediakan Rp 24.000 yang dibayarkan langsung kepada kelurahan.

Sebagai RTM, pembayaran di awal ini sangat membebani. Sehingga ketika dana pembelian raskin belum terkumpul, RTM belum akan mendapatkan beras.

Tri Joko, anggota pengawasan dan monitoring pendistribusian raskin dari Lembaga Penelitian Universitas Lampung (Unila) mengatakan, selain kendala tersebut, RTM seringkali mendapati harga pembelian raskin lebih mahal dari harga ketetapan pemerintah. I tu terjadi sebagai dampak timbulnya biaya transportasi dan biaya angkut yang dibebankan pihak kelurahan sebagai titik distribusi kepada RTM.

Untuk meretas kesulitan dan beban RTM mendapatkan raskin, pendirian 15 warung desa di Bandar Lampung diharapkan menjadi solusi. Melalui warung desa yang ditetapkan pemkot atau pemkab bekerja sama dengan Perum Bulog dan dilakukan dengan pengawasan Lembaga Penelitian Unila, setiap RTM tidak perlu membeli semua jatah per bulan. Sesuai kemampuan, setiap RTM diperbolehkan membeli secara bertahap.

Kalau mereka hanya mampu membeli lima kilogram, warung desa akan melayani. Setiap warung desa memiliki data penerima raskin di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Ke- 15 warung desa itu akan diresmikan pada 20 Agustus 2008."Sebagai uji coba kami akan mengawasi dan memonitor hingga tiga bulan ke depan," ujar Darwin.

Sesuai kesepakatan Perum Bulog, Lampung merupakan satu dari lima provinsi yang ditunjuk sebagai lokasi proyek percontohan warung desa. Lima provinsi tersebut adalah Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.   

Warung desa dipilih dengan kriteria, pemilik warung bersedia menjadi penyalur dan mau mendapat bimbingan administrasi keuangan oleh Perum Bulog. Sebagai insentif, setiap warung desa mendapat imbalan Rp 100 per kilogram raskin yang dijual.

Di Lampung, warung desa diselenggarakan di 15 titik warung di dua kecamatan di Bandar Lampung. Yaitu di Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Telukbetung Utara.

Di Kecamatan Rajabasa, dua warung desa terdapat di Kelurahan Rajabasa Raya yang memiliki penerima raskin 272 RTM dengan pagu 4.080 kilogram beras per bulan. Empat warung desa terdapat di Kelurahan Rajabasa yang memiliki jumlah penerima raskin sebanyak 1.107 RTM dengan pagu 16.605 kilogram per bulan, dan tiga warung desa terdapat di Kelurahan Gedung Meneng yang memiliki penerima raskin 314 RTM dengan kuantum 4.710 kilogram.

Di Kecamatan Telukbetung Utara, tiga warung desa terdapat di Kelurahan Pengajaran dengan penerima raskin 514 RTM dengan pagu 7.710 kilogram beras per bulan, satu warung desa di Kelurahan Gulak Galik dengan penerima raskin sebanyak 481 RTM dan pagu 7.215 kilogram per bulan, serta dua warung desa di Kelurahan Sumur Batu dengan penerima raskin sebanyak 466 RTM dengan pagu 6.990 kilogram.

Sementara secara keseluruhan, dengan metode pendistribusian lama, dari periode JanuariAgustus Perum Bulog Divre Lampung sudah mendistribusikan 53,999 ton beras dari target 66.962 ton beras.