Guru Terpencil Mengadu ke Ibu Negara

Jakarta, Kompas - Sejumlah guru terpencil mengeluhkan nasibnya kepada Ibu Negara Ny Ani Bambang Yudhoyono. Keluhan itu menyangkut kondisi nasib mereka, seperti sulit transportasi untuk mengajar, pembayaran gaji terlambat, kurangnya guru pengajar, dan lambatnya kenaikan pangkat dan golongan para guru.

Keluhan itu disampaikan kepada Ibu Negara Ny Ani Bambang Yudhoyono saat acara silaturahim dengan para Guru Daerah Khusus, Guru Luar Biasa, serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik Non Formal (PTKPNF) di Istana Negara, Sabtu (16/8).

Dalam acara itu hadir 115 guru—meliputi 66 guru dari Daerah Khusus, 33 Guru Luar Biasa, serta 16 orang PTKPNF dari seluruh Indonesia. Guru di daerah khusus di antaranya guru-guru yang mengajar di daerah terpencil, di daerah rawan bencana, daerah perbatasan, dan di pulau terluar.

Acara itu dihadiri Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, Ny Mufidah Jusuf Kalla, Ketua Panitia Silaturahim Ny Suryadharma Ali, dan sejumlah istri menteri yang tergabung dalam Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (Sikib).

”Kami harus menyeberang dengan motor laut lamanya 3 jam. Dari pelabuhan, kami harus jalan kaki lagi 7 kilo. Waktu itu kami harus jalan kaki. Tetapi, sekarang kadang ada ojek,” ujar Aminah, guru dari Kepulauan Tidore.

Selain prasarana sekolah yang kurang di awal masa tugasnya, daerah tersebut juga kekurangan tenaga guru. Akibatnya, Aminah yang hanya berempat dengan tiga rekannya merangkap mengajar di kelas I hingga kelas VI lainnya.

”Kami berusaha agar anak- anak bisa menyerap pelajaran sehingga mereka pulang dengan membawa bekal pelajaran. Saya bangga karena sebagian anak- anak yang saya ajari itu sudah menjadi sarjana,” tuturnya.

Sebagai guru, Aminah juga mempunyai tugas lain yaitu menjadi Ketua Kelompok Kerja untuk Pendidikan Keterampilan Keluarga (PKK) bagi kaum ibu di Kepulauan Tidore.

Gaji setahun sekali

Naftali Mauru dari Manokwari, Papua Barat, menceritakan, sejak ia lulus dari sekolah pendidikan guru sejak 1991, ia baru diangkat pada tahun 1998 sebagai calon pegawai negeri sipil.

”Kebetulan waktu itu ada program yang disebut kelompok satuan sosial. Program itu disebut Satuan Tugas Guru di daerah terpencil. Program itu juga mengharuskan untuk mengikuti latihan semi-militer,” kata Naftali.

Dia menceritakan, untuk mengajar di daerah kepulauan, ia harus menyeberangi lautan. ”Padahal, kami tidak bisa berenang dan tidak punya kapal sehingga kami dibantu beberapa murid yang memiliki perahu. Perjalanannya sehari semalam dari Manokwari,” ujar Naftali.

Dalam hal kenaikan jenjang, Naftali juga mengeluh hingga kini baru golongan IID. ”Kurang lebih 11 tahun kami ketinggalan kenaikan pangkat. Kami tidak berpikir kenaikan pangkat, tetapi pendidikan anak-anak. Guru waktu itu juga hanya dua orang. Buku juga kurang. Sementara, kami juga ditunjuk menjadi seperti pendeta yang memimpin jemaat. Jadi, kami bekerja dari hari Minggu sampai Minggu,” kata Naftali.

Tentang gajinya, Naftali mengaku diterimanya secara gabungan karena dia menerimanya beberapa bulan sekali. Bahkan, ia mengaku pernah menerima gaji satu kali dalam setahun.

Menanggapi sejumlah keluhan itu, Ibu Negara meminta Bambang Sudibyo untuk lebih memerhatikan kesejahteraan dan fasilitas bagi para guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil. Ibu Negara menyadari tugas para guru yang harus mendidik anak-anak di daerah konflik, terpencil, pasti sangat berat sekali.

”Akan tetapi, percayalah, bahwa tugas tersebut sangat terhormat dan mulia. Bapak dan ibu mengemban tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan. Tentu saja bapak dan ibu yang sehari-hari bertugas di daerah khusus mempunyai tugas yang lebih berat daripada guru-guru lainnya,” tutur Ibu Negara.

Lebih aktif

Khusus untuk kenaikan pangkat dan golongan guru serta gaji, Ibu Negara juga meminta Mendiknas agar mengingatkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional di seluruh provinsi agar lebih aktif lagi untuk mengusulkan jenjang kenaikan pangkat para guru-guru di semua daerah, apalagi di daerah terpencil.

Ibu Negara juga menanyakan apakah ada bank di daerah agar pembayaran gaji tidak lagi terlambat. ”Jangan diserahkan kepada keaktifan para guru terpencil untuk mengurusnya, yang jelas akan sangat sulit,” kata Ibu Negara.

Bambang sendiri sebelumnya mengatakan bahwa usulan kenaikan pangkat merupakan kombinasi dari keaktifan guru dan keaktifan dinas pendidikan di daerah. (har/osd)