KPPU: PT AP I Diskriminatif

JAKARTA, SELASA - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan PT Angkasa Pura (AP) I Persero terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan diskriminasi dalam konsesi hak pengelolaan reklame di Bandara Internasional Juanda, Surabaya.

Pemeriksaan KPPU membuktikan bahwa PT AP I telah melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 19 huruf d yaitu melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dalam pembacaan hasil sidang majelis KPPU di Jakarta, Selasa (19/8), BUMN tersebut terbukti mengonsesikan hal pengelolaan reklame di lokasi gerbang tol dan sekitarnya seluas 1.414,23 meter persegi kepada PT Sido Maju Industri Estat tanpa melalui proses tender.

Tindakan PT AP I yang menetapkan batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi gerbang tol dan sekitarnya lebih rendah dari batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi outdoor merupakan bentuk praktik diskriminasi. Praktik diskriminasi dalam pengonsesian hak pengelolaan reklame di lokasi outdoor Bandara Juanda dianggap menghambat persaingan di antara perusahaan pengelola reklame di sekitar Bandara Juanda.

Vonis KPPU tersebut dibacakan secara bergantian oleh majelis komisi yang menangani perkara ini yaitu Yoyo Arifardhani SH. MM, LLM, Dr Sukarmi dan Prof Dr Ir Ahmad Ramadhan Siregar MS.

Karenanya, KPPU memerintahkan kepada PT AP I untuk melakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasi gerbang tol dan sekitarnya seluas 1.414,23 meter persegi dengan PT Sido Maju Industri Estat untuk sisa jangka waktu hak pengelolaan reklame di lokasi gerbang tol dan sekitarnya. "Terhitung sejak putusan KPPU dibacakan," kata Yoyo.

Ditambahkannya, KPPU memeriksa dan menyusun putusan terhadap kasus konsesi hak pengelolaan papan reklame ini dengan prinsip independensi. "Tidak memihak pada siapapun, karena KPPU mengemban amanat pemerintah untuk mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha," ujar Yoyo. (Persda Network/Hendra Gunawan)