Wapres Minta Belanja Barang dan Modal Diharmonisasi

JAKARTA, SELASA - Pemerintah akan mengharmonisasikan anggaran belanja modal dan belanja barang APBN 2009, selain untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melakukan penghematan anggaran.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu, saat ditanya pers, seusai rapat yang dipimpin Wapres Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/8).

"Rapat tidak membahas penambahan anggaran di APBN 2009. Akan tetapi, Wapres meminta supaya dilihat lagi komposisi belanja barang dan modal supaya ada harmonisasi di dua alokasi anggaran tersebut," ujar Anggito.

Menurut Anggito, supaya anggaran itu fokus, belanja modal harus dioptimalkan penggunaannya dan penghematannya. Kalau dioptimalkan, belanja modal akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. "Akan tetapi, sebaliknya, Wapres juga meminta supaya belanja barang diminimalisasikan agar tidak terjadi pemborosan dan memperbesar pengeluaran," kata Anggito.

Sejauh ini, belanja barang di APBN 2009 tercatat sebesar Rp 76,4 triliun atau 1,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan belanja modal tercatat sebesar Rp 90,7 triliun atau 1,7 persen dari PDB. Total belanja pemerintah mencapai Rp 816,2 triliun.

Rapat dihadiri sejumlah menteri terkait seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

Menteri Koordinator Perekonomian yang dijabat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri justru tidak hadir. Sri Mulyani diwakili oleh Anggito Abimanyu dan Staf Ahli Menko Perekonomian Muhammad Ichsan. Menteri Agama juga hanya diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen)-nya.

Sementara, tentang kritik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terhadap kecilnya anggaran untuk infrastruktur yang hanya 3 persen dari PDB, Anggito menyatakan bahwa anggaran infrastruktur itu tidak tahunan, akan tetapi multi tahunan atau jamak.

"Jadi, tidak hanya untuk 2009 saja. Apalagi, infrastruktur tidak hanya dari APBN saja, akan tetapi dari swasta. Toh, daya serap anggaran infrastruktur itu juga tidak bisa di tahun 2009 saja," lanjut Anggito.

Dikatakan Anggito, Wapres Kalla juga membahas mengenai anggaran di sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan. "Berapa yang dibutuhkan dalam waktu 3 tahun ini, berapa yang sudah ditampung di APBN serta yang belum akan ditampung di tahun-tahun mendatang," demikian Anggito.