Yuddy Chrisnandi Ancam Mundur Jadi Caleg Golkar

JAKARTA, SELASA - Jelang penyerahan berkas para calon anggota legislatif ke KPU, Yuddy Chrisnandi, politisi vokal Partai Golkar menyatakan keinginannya mundur sebagai calon wakil rakyat periode 2009-2014. Yuddy kepada para wartawan di DPR, Selasa (19/8), menolak dicalonkan apabila dirinya dipasang bukan di nomor urut teratas.

"Saya sekarang ini memang sedang mempertimbangkan. Ada mekanisme proses yang tidak fair dalam penempatannya di nomor urut yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar. Pada dasarnya, dengan sistem suara terbanyak, optimistis saya akan bisa terpilih. Sebab saya populer di Cirebon dan rajin mengunjungi konstituen. Persoalannya bukan terpilih atau tidak terpilih. Akan tetapi, ada proses yang tidak fair dalam proses ini," kata Yuddy Chrisnandi.

Yuddy menjelaskan, mekanisme sistem skoring dalam penentuan nomor urut caleg di internal partainya tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, Yuddy kemudian mengusulkan penerapan nomor urut didasarkan pada huruf awalan nama.

"Sekalipun nanti saya berada di paling bawah, tapi saya menganggap itu lebih fair dari sistem yang sekarang digunakan sekarang ini. Saya tidak semata-mata ingin menjadi anggota DPR lagi, tapi ingin mengedepankan sistem. Kalau saya mau, saya bisa menjadi calon dari PDI Perjuangan, PKB atau Hanura. Tapi, itu tidak saya lakukan. Kalau memakai suara terbanyak tanpa alasan yang argumentantif saya akan mundur dari pencalonan legislatif dari Partai Golkar," tegas Yuddy.

"Bagi saya ditaruh di nomor berapa saja, pada nomor terakhir pun kalau alasannya alpabetis, saya bisa terima. Tapi kalau saya ditaruh di nomor empat tanpa ada alasannya, ini bentuk inkonsistensi kebijakan. Atas dasar apa saya ditaruh di nomer empat? Dan bila sudah jelas, saya akan mundur," tandas Yuddy.

Hingga saat ini, Yuddy mengaku menunggu sikap akhir DPP Partai Golkar untuk memastikan apakah dirinya akan mundur atau tidak. Karena dalam penyusunan nomor urut ada aturannya, baik dari pengalaman keorganisasian di Golkar, masa pengabdian, pendidikan.

"Kalau nomor tertentu argumentasinya harus ada. Jika tidak ada argumentasi, saya lebih baik mundur. Dalam rapat korwil (DPD Golkar Jawa Barat) tanggal 22 Juli, juga menempatkan saya di nomor urut satu. Jadi, kalau diturunkan kan harus ada alasannya. Ini bentuk ketidakadilan dan itu harus dilawan," tegasnya lagi. (yat)