"Backlog" Perumahan Tinggi

SURABAYA, KOMPAS - Hingga tahun 2017, backlog atau penumpukan kebutuhan perumahan di Jawa Timur diperkirakan mencapai 590.000 unit. Padahal, realisasi pembangunan permukiman hanya sekitar 60.000 hingga 70.000 unit per tahun.

"Masalah yang dihadapi saat ini adalah mahalnya harga tanah di tengah kota. Karena itu, pembangunan di perkotaan diprioritaskan pada bangunan rumah susun," ujar Kepala Dinas Permukiman Provinsi Jatim Budi Susilo, Selasa (19/8) di sela-sela Sosialisasi Pasar Induk Agrobisnis Jatim dan Peresmian Rusunawa di Jemundo, Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Budi, meski kebutuhan perumahan di perkotaan tinggi, minat para pengembang untuk membangun rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunami) masih rendah. Hal ini disebabkan nilai investasi rusunawa dan rusunami relatif kecil.

"Para pengembang lebih suka membangun apartemen dengan bidikan segmen menengah ke atas. Sementara itu, tidak banyak pengembang yang melirik bisnis rusunawa dan rusunami karena segmen dari pasar ini adalah masyarakat menengah ke bawah," tutur Budi.

Untuk memenuhi kebutuhan permukiman bagi masyarakat kecil, Pemprov Jatim membangun lima twin block rusunawa di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Rusunawa yang dibangun di atas lahan seluas 2,2 hektar tersebut terdiri dari 465 unit hunian dengan harga sewa berkisar Rp 200.000 per bulan.

Sumber pendanaan rusunawa di Siwalankerto ini berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp 10,2 miliar, dari Pemprov Jatim Rp 7,35 miliar, dan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat Rp 17,4 miliar.

Menurut Gubernur Jatim Imam Utomo, pembangunan rusunawa dan rusunami merupakan tuntutan di tengah minimnya lahan perkotaan. Dengan dibangunnya rusunawa di Siwalankerto, diharapkan masyarakat kecil dapat memiliki alternatif tempat tinggal yang terjangkau. Tidak dilibatkan

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (REI) Jatim Adri Istambul Lingga Gayo mengungkapkan, selama ini pemerintah tidak pernah melibatkan pengembang untuk membangun rusunawa dan rusunami. "Beberapa waktu lalu pernah ada gagasan untuk membuat perjanjian kerja sama antara pemerintah dan REI untuk program rusunawa dan rusunami, tetapi hingga kini belum juga teralisasi," ucapnya.

Menurut Adri, pengembang siap membantu program pemerintah membangun rusunawa dan rusunawi asalkan pemerintah memberikan dukungan. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan stimulan, seperti subsidi, penyediaan tanah negara, dan kemudahan perizinan.

"Dengan plafon harga rusunami sekitar RP 144 juta per unit tentu saja masyarakat kecil akan kesulitan. Karena itu, agar masyarakat tidak terbebani, pemerintah perlu memberikan bantuan. Pada prinsipnya kami siap membangun rusunawa ataupun rusunami. Namun, pemerintah juga harus memberikan kejelasan jaminan," tuturnya. (ABK)