Raih Kemerdekaan Dalam Pengembangan Iptek

JAKARTA, RABU - Kemerdekaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri sendiri harus diperjuangkan demi kepentingan bangsa dan ketahanan negara. Hal ini hanya bisa dicapai dengan cara mengeluarkan kebijakan yang melindungi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan mengurangi ketergantungan dari pihak asing dengan meningkatkan anggaran pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam orasinya pada Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture VIII, Rabu (20/8), di Gedung Widya Graha Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta. terkait hal tersebut, ia berharap LIPI sebagai lembaga ilmu pengetahuan telah benar-benar merdeka, berdaulat, dan bermartabat menjadi garda bangsa seperti yang diharapkan bangsa Indonesia.

Ia mengatakan sejauh ini, LIPI telah banyak berkiprah dan sarat pula dengan berbagai prestasi di dunia keilmuan. Namun, Siti Fadilah mempertanyakan apakah LIPI telah membawa bangsa ini lebih sejahtera. Sudahkah LIPI membawa bangsa ini setara dengan bangsa lain atau bahkan menjadi bangsa yang diperhitungkan negara lain karena kemajuan ilmu pengetahuannya.

"Mungkin sudah, atau belum sepenuhnya. Tetapi yang saya rasakan, LIPI telah berjalan dalam koridornya, meski belum sepesat yang kita harapkan," ujarnya. Siti Fadilah juga mempertanyakan apakah Indonesia sudah merdeka dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurutnya kemerdekaan dalam pengembengan ilmu pengetahun dapat dilihat dari beberapa indikasi. Mislanya banyaknya kebijakan yang melindungi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, anggaran pengembangan ilmu pengetahuan dari APBN lebih besar dibandingkan bantuan luar negeri, bebas menentukan arah pengembangan penelitian sesuai kebutuhan nasional, kebijakan pemerintah secara rutin dibuat berdasar hasil riset atau hasil kajian LIPI, dan setara dengan bangsa lain dalam pengembangan iptek.

Berdasarkan pengalaman dalam memperjuangkan kepemilikan virus flu burung galur Indonesia pada sidang-sidang Badan Kesehatan Dunia (WHO), Siti Fadilah melihat ketimpangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang kesehatan telah merugikan negara-negara miskin. Dalam mekanisme pengiriman sampel virus yang selama puluhan tahun diberlakukan WHO, misalnya, virus liar dari negara-negara berkembang dikirim ke WHO tanpa syarat, tetapi WHO mengirimkan virus itu ke negara kaya untuk dibuat vaksin.

Dengan demikian, negara kaya akan memiliki komoditi dagang atau vaksin yang baru. Siklus ini akan berputar seumur hidup. Negara miskin akan sakit, sakit dan sakit terus, tetapi harus membayar mahal vaksin yang diproduksi oleh negara kaya. Padahal, virus yang dijadikan bahan vaksin berasal dari negara berkembang. Di sinilah, virus lama maupun baru beredar, dipelajari dan dikembangkan bak laboratorium hidup.

"Siklus tak berujung ini seperti lingkaran setan yang tiada habis-habisnya, makin membuat negara miskin terpuruk," kata Siti Fadilah. Dari fenomena itu, demi kelangsungan peradaban manusia, mau tidak mau, bangsa-bangsa di dunia harus hidup rukun berdampingan.

Ada kesadaran saling ketergantungan satu sama lain. Negara lemah tergantung dengan negara kuat. Sebaliknya negara kuat juga tergantung dengan negara lemah. Jadi, terjadi hubungan saling membutuhkan dalam dua arah. Konsep ini terlihat betul pada model permasalahan pembagian virus flu burung (H5N1) galur Indonesia.

Bila aturan virus sharing adil, transparan dan setara, maka akan terwujud keseimbangan antara negara kuat dan lemah. Dengan demikian, perdamaian dunia yang sebenarnya akan tercapai, yaitu ketika negara maju dan kaya teknologi rela berbagi secara adil dengan negara miskin yang kaya akan sumber daya alam.

"Pemberian dana dari negara-negara maju lewat lembaga dunia hanya akan membuat negara miskin makin tergantung kepada negara kuat, sehingga negara miskin akan jadi makin sakit dan lemah," ujarnya menambahkan. Pengalaman saya ini, katanya menunjukkan kemajuan iptek kita perlukan untuk ketahanan bangsa.

Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pintu penindasan bangsa maju terhadap bangsa yang belum maju. Maka, mulai saat ini, semua pihak harus memantapkan hati untuk bangkit mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sistematis demi kepentingan bangsa sendir terlebih dulu, mencermati apa yang sebeanrnya perlu dikembangkan, dan fokus untuk kepentingan bangsa agar lebih berdaulat dan bermartabat.