BI Beri Uang Pelicin ke DPR Sejak 1970

Dua pekerja membersihkan kotoran di papan nama Gedung Bank Indonesia di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (23/4). (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

JAKARTA, RABU-Bank Indonesia (BI) sudah terbiasa memberikan uang pelicin kepada DPR sejak tahun 1970. Uang pelicin ini diberikan untuk memuluskan semua urusan BI, mulai dari pembuatan UU hingga kepada pemilihan pejabat BI.

Fakta ini terungkap saat mantan Kepala Biro BI Rusli Simanjuntak menjadi saksi dalam kasus aliran dana BI dengan terdakwa mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, Rabu (20/8).

"Lho, apa hebatnya DPR?" tanya anggota majelis hakim Hendra Yospin kepada Rusli

"Yaa... karena dia yang menentukan segalanya," jawabnya yang diikuti tawa pengunjung persidangan.

"Tapi alhamdulillah, sudah berhenti," imbuhnya cepat-cepat.

"Kapan?" kata Hendra.

"Sejak saya ditahan," ujar Rusli.

"Berarti, kalau Anda tidak ditahan, akan terus dong?" celetuk Hendra.

"Betul," jawabnya lancar dan tawa pengunjung kembali menyeruak, "Hahahahaha...."

(BOB)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Mendikdasmen: Nilai Matematika TKA SMP 2026 Hampir Sama dengan SMA 2025

Mayoritas Warga AS Ingin Trump Dimakzulkan, Perang Iran Jadi Pemicu

PLN Ungkap Penyebab Listrik Padam di Sejumlah Wilayah Jakarta Kamis Petang

Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Korupsi Petral

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com