BANDUNG, JUMAT-Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan bahwa produksi 150 unit panser yang kini tengah dikebut PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, bukan sekadar untuk parade hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober mendatang. Akan tetapi, untuk persiapan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di waktu mendatang.
Hal itu disampaikan Wapres Kalla dalam keterangan pers, seusai mendengarkan paparan dan meninjau lokasi pabrik PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/8) siang. Dalam kunjungan kerja sehari itu, Wapres Kalla didampingi sejumlah menteri kabinet seperti Menteri Perindustrian Fahmi Idris dan Sekjen Departemen Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang mewakili Menteri Pertahanan Juwono Soedarsono, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo dan Direktur Utama Pindad Adik A Soedarsono. Hadir pula Seswapres Tursandi Alwi, Sesmeneg BUMN Said Didu dan Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sofyan Basir dan Dirut PT Krakatau Steel Aswar Bujang serta lainnya.
"Dari 150 unit panser yang akan diproduksi sampai tahun 2009, akan siap pada hari TNI 5 Oktober sebanyak 10 unit. Akan tetapi, itu sebenarnya bukan untuk parade hari ulang tahun. Jadi, jangan pikir hanya untuk 5 Oktober. Bahwa ada yang untuk parade, biarkan berjalan. Tetapi, untuk persiapan pertahanan negara," ujar Wapres Kalla.
Tentang adanya kenaikan bahan baku baja dan transportasi pengangkutan baja, Wapres Kalla menegaskan untuk kontrak 2008 ini tidak ada persoalan. Namun, untuk tahun 2009, tentunya kontrak produksi panser produksi Pindad harus masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009. "Hanya memang harganya berbeda. Jadi, tidak ada eskalasi untuk bahan bajanya. Namun, pemerintah siap, karena kalau produksi sendiri harganya lebih murah 60 persen. Karena memang mahal, apalagi yang produks Eropa," tambah Wapres Kalla.
Wapres Kalla optimis targetnya selesai karena setiap bulan bisa diselesaikan dua panser. Karena karoserinya dikerjakan di Pindand dan hanya mesinnya yang diimpor dari dari Perancis. Sebelumnya, dalam paparan yang disampaikan Adik, selain masalah bea masuk yang menghambat juga ada masalah kenaikan bahan baku baja sebesar 62-100 persen. (HAR)
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang