Terapkan Sistem Proaktif untuk Konseling HIV

JAKARTA, JUMAT - Praktisi medis menyatakan harapannya agar pemerintah segera menerapkan sistem yang proaktif bagi upaya konseling dan pemeriksaan infeksi virus dan sindroma merapuhnya kekebalan tubuh (HIV/AIDS) yaitu dengan menerapkan model "Provider Initiated Counselling and Testing" (PICT).

Ketua Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Dr Pandu Riono Ph.D di Jakarta, Jumat (29/8), mengatakan hal itu perlu dilakukan karena selama ini jangkauan layanan pemeriksaan HIV dengan pendekatan sukarela (Voluntary Counselling and Testing/VCT) masih terbatas.

"VCT hanya bisa menjangkau mereka yang tahu dan mau saja. Sementara ada banyak yang mungkin positif tapi tidak melakukan pemeriksaan karena tidak tahu," kata Pandu Riono.

Hal itu, menurut dia, terlihat dari besarnya kesenjangan antara estimasi jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia dengan jumlah orang dengan HIV/AIDS yang menjalani pemeriksaan dan mengakses obat antiretroviral (ARV) gratis dari pemerintah.

"Jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia diperkirakan 270.000 dan yang membutuhkan ARV sekitar 27 ribu, tapi kenyataannya hanya sekitar 13.000 yang selama ini menjalani pemeriksaan dan mengakses ARV," ujarnya.   

Penerapan PICT, katanya, akan dapat menjaring lebih banyak orang yang terinfeksi HIV dan memberikan layanan pengobatan bagi mereka yang positif terinfeksi HIV. Jika PICT diterapkan, ia menjelaskan, maka penyedia layanan dan petugas kesehatan bisa secara proaktif melakukan pemeriksaan kepada pasien dengan perilaku berisiko yang dicurigai terinfeksi HIV, memberitahukan hasilnya kepada yang bersangkutan jika ternyata positif terinfeksi serta memberikan konseling dan pengobatan kepada mereka yang terbukti positif terinfeksi HIV.

"Tapi tentunya kerahasiaan pasien tetap dijaga dan pasien juga berhak mencari opini kedua," ujarnya.

Mekanisme yang demikian, katanya, dapat meningkatkan cakupan surveilans HIV secara bermakna, memungkinkan penemuan dan diagnosis kasus sejak dini sehingga penanganannya lebih mudah, meningkatkan akses orang dengan HIV/AIDS terhadap layanan pengobatan dan menekan kematian akibat penyakit yang antara lain menular melalui hubungan seksual itu.

"Jadi akan lebih banyak kasus yang bisa terjaring dan mendapatkan akses pengobatan gratis dari pemerintah sehingga lebih banyak yang bisa diselamatkan," katanya.

Ia mengatakan, IDI sudah menyosialisasikan penerapan pendekatan yang diperkenalkan WHO sejak tiga tahun lalu itu kepada anggotanya dan kini sebagian anggotanya sudah mulai menerapkan pendekatan itu.

Pihaknya, menurut Dr.Pandu, juga telah menyampaikan rekomendasi penerapan PICT kepada Departemen Kesehatan dan mendapat respon baik dari pemerintah. Direktur Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan I Nyoman Kandun mengatakan pemerintah sedang membahas kemungkinan penerapan PICT dalam penganggulangan HIV/AIDS.

"Masih kita bahas secara intensif sebagai terobosan VCT.  PICT ini juga masih dalam koridor ’voluntary’, hanya di sini penyedia layanan lebih proaktif," demikian I Nyoman Kandun.