FPDIP: Renegosiasi Kontrak LNG Tangguh, Konsumsi Politik JK

JAKARTA, SABTU - Anggota Komisi VII DPR asal F-PDIP Effendi MS Simbolon merespon bola panas yang digulirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait rencana pemerintah yang akan merenegosiasi ulang kontrak LNG Tangguh di Provinsi Papua.

Kontrak tersebut antara Indonesia dan RRC dibuat tahun 2002, di masa pemerintahan Megawati. Jusuf Kalla menyebut kontrak itu sebagai kontrak terburuk sepanjang sejarah. Alasannya, Indonesia menjual energinya dengan harga yang sangat murah.

Bagi Simbolon, apa yang digulirkan JK hanyalah konsumsi politik untuk 'menyerang' PDIP. Ia menantang JK untuk melakukan price review bahkan hingga diterminasi. "LNG Tangguh ini hanya konsumsi politik JK. Tindakan yang tidak gentlement. Harga yang ditawarkan Indonesia saat itu sudah tinggi. Kalau SBY-JK semangat untuk membuka kontrak ini silakan. PDIP akan terbuka. Apalagi SBY sampai marah-marah di sidang kabinet, untuk acting memperlihatkan seolah-olah serius merespon kontrak ini. Tidak perlulah seperti itu. Kalau dianggap tidak benar, silakan saja dianalisa," kata Simbolon dalam diskusi Carut Marut Pengelolaan LNG dan LPG, di Jakarta, Sabtu (30/8).

Seharusnya, lanjut Simbolon, jika memang benar-benar merenegosiasi kontrak LNG Tangguh, jangan hanya tertuju pada kontrak yang dinilai buruk. Lebih jauh, juga melihat bagaimana proses awal lahirnya kontrak tersebut. "Kalau memang serius, ya diproses sejak awal, tim yang berangkat ke sana (China) siapa. Itu bukan kerjaan JK sebenarnya untuk mengubek-ubek kontrak ini. Kalau ada kesalahan, kami siap diproses hukum tapi sekarang ini, JK kurang dewasa membunyi-bunyikan kontrak ini karena merupakan kerja orang banyak," kata Simbolon.

Dalam kesempatan yang sama, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, terlepas dari persoalan adanya politisasi masalah ini, seharusnya renegosiasi atau kaji ulang seluruh kontrak energi. Menurut Tulus, hampir semua kontrak energi tidak fair bagi Indonesia.

"Saya tidak mau terjebak dengan adanya politisasi atau apa. Tapi dari kawan-kawan LSM melihat banyak kontrak energi yang harus direview karena tidak fair. Kalau kita runut, berawal dari saat terjadinya krisis ekonomi," ujar Tulus.

Kontrak LNG Tangguh disepakati berlangsung selama 25 tahun. Dalam kontrak disebutkan bahwa evaluasi akan dilakukan 4 tahun setelah pengiriman pertama. Pengiriman pertama akan berjalan pada Oktober mendatang.

Pengamat migas Dirgo Purbo berpendapat, jika kontrak dinilai merugikan, sebaiknya dijalankan dulu sesuai kesepakatan awal. "Tidak perlu diangkat-angkat dengan memberi kaidah bahwa kontrak itu jelek. Long Term Contract itu sudah biasa untuk kontrak energi. Jangan langsung diobok-obok, karena akan terjadi kekhawatiran pembeli," kata Dirgo.